Prof Unggul Priyadi: Kelembagaan jadi Pilar Kesejahteraan dan Keadilan dalam Transformasi Ekonomi

beritabernas.com – Prof Dr Unggul Priyadi MSi, Profesor bidang Ilmu Ekonomi Kelembagaan Fakultas Bisnis dan Ekonomika (FBE) UII mengatakan, kelembagaan merupakan pilar kesejahteraan dan keadilan dalam transformasi ekonomi global dan ekonomi Syariah.

Kelembagaan berperan sebagai mercusuar yang menuntun arah dan menjernihkan tujuan, yang membawa kemakmuran dan keadilan bersama. Dalam Ekonomi Islam, kelembagaan bukan sekadar struktur formal, tetapi sebuah paradigma kokoh yang menopang kemakmuran dan keadilan. Ketika kelembagaan bergerak selaras dengan nilai-nilai Illahiyah, sesuai maqashid syari’ah, maka hal tersebut akan menjadi mukjizat yang menggerakkan perubahan dari kegelapan kepada cahaya, dari keterbatasan menuju keberkahan yang berlimpah.

Hal itu disampaikan Prof Unggul Priyadi dalam pidato pengukuhan sebagai Guru Besar bidang Ilmu Ekonomi Kelembagaan Fakultas Bisnis dan Ekonomika (FBE) UII di Auditorium Abdulkahar Muzakir Kampus Terpadu UII, 11 Pebruari 2025.

Menurut Prof Unggul Priyadi, peran kelembagaan mengatur kehidupan ekonomi menjadi penting dalam upaya menciptakan efisiensi dan kesejahteraan masyarakat. Seperti dijelaskan dalam Surah An-Nisa ayat 58 yang memberikan dasar etika kuat untuk pembangunan kelembagaan yang berfungsi sebagai pilar kesejahteraan dan keadilan.

Dalam konteks ekonomi global dan ekonomi syariah, prinsip amanah dan keadilan memastikan bahwa sumber daya dikelola secara bertanggung jawab, hukum ditegakkan dengan adil dan distribusi kekayaan dilakukan secara merata.

Prof Unggul Priyadi (kanan) bersama Prof Anas Hidayat. Foto: Humas UII

Dikatakan, implementasi prinsip-prinsip kelembagaan adalah kunci untuk mencapai transformasi ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif serta adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

Aspek ekonomi global

Penguatan kelembagaan dalam konteks ekonomi kelembagaan merujuk pada upaya untuk memperbaiki, memperkuat dan menstabilkan struktur serta aturan yang mengatur interaksi ekonomi dalam suatu masyarakat. Hal ini mencakup pembentukan dan pengembangan institusi- institusi politik, hukum serta ekonomi yang efektif dan adil. Institusi yang kuat dapat membantu menjamin hak- hak properti, menegakkan kontra, dan memfasilitasi pasar yang efisien, sehingga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan (Priyadi, 1994).

Institusi memainkan peran penting dalam menurunkan biaya transaksi, mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan kepercayaan (Mohamed et al., 2019). Institusi membentuk insentif bagi individu dan organisasi, mempengaruhi keputusan ekonomi serta berkontribusi pada stabilitas sosial dan politik. Institusi yang baik mampu menciptakan kerangka kerja yang mendorong kebijakan ekonomi yang efektif dan inovasi.

Institusi dibedakan secara inklusif dan ekstraktif. Institusi inklusif mendorong partisipasi dan distribusi kekuasaan secara luas, sedangkan institusi ekstraktif memusatkan kekuasaan dan sumber daya dalam tangan segelintir orang. Dalam perspektif ketimpangan, kondisi tersebut menjadikan pemusatan pengelolaan sumber daya alam hanya pada sekelompok orang dan implikasinya akan tercipta ketimpangan pendapatan antar wilayah provinsi atau kabupaten.

Penguatan kelembagaan memerlukan reformasi yang menjamin berfungsinya institusi secara transparan
dan adil. Hal ini juga termasuk dalam membangun kapasitas administratif dan sumber daya manusia yang
mampu mengimplementasikan kebijakan secara efektif. Selain itu, dukungan dari masyarakat dan kesadaran pentingnya institusi merupakan aspek penting dalam proses ini. Dengan demikian, memahami dan memperkuat kelembagaan menjadi pusat perhatian dalam ekonomi kelembagaan untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan adil.

Dalam konteks ekonomi pertanian, berbagai kelembagaan pertanian harus bekerja sama dengan penuh
integritas, menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, transparansi dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua keputusan yang diambil selalu dilakukan dengan niat baik dan demi kebaikan bersama. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Surah Al-Maidah ayat 2 yang menekankan pentingnya kerjasama dalam kebajikan dan menghindari segala bentuk korupsi dan pelanggaran.

Ekonomi kelembagaan mengkaji bagaimana lembaga, aturan mainnya, mempengaruhi perekonomian.
Douglas North menyatakan bahwa lembaga mengurangi ketidakpastian dengan membangun struktur yang stabil untuk interaksi manusia (North, 1991). Perspektif ini penting bagi sektor pertanian, di mana ketidakpastian tentang cuaca, hasil panen, dan harga pasar berlimpah.

Ekonomi kelembagaan juga menyelidiki perilaku pasar dan insentif. Dalam konteks skandal pupuk, beberapa insentif ekonomi mungkin telah memengaruhi perilaku pejabat dan perusahaan yang terlibat. Bagi pejabat, insentif dapat mencakup keuntungan moneter atau bentuk korupsi lainnya.

Sementara bagi perusahaan, insentifnya adalah meminimalkan biaya, bahkan jika itu berarti melanggar standar. Untuk menangkal insentif ini, reformasi kelembagaan dapat memperkenalkan insentif untuk kepatuhan: memberikan insentif positif untuk kepatuhan dapat menjadi efektif. Meskipun lembaga formal sangat penting, lembaga informal, norma sosial, nilai dan praktik budaya, juga secara signifikan memengaruhi perilaku ekonomi.

Di banyak masyarakat pedesaan, lembaga informal berperan dalam penyebaran masukan dan praktik pertanian. Petani sering kali mengandalkan jaringan dan norma lokal.

BACA JUGA:

Dalam studi Kkasus Pabrik Gula Madukismo, inovasi kelembagaan berpengaruh besar terhadap pelaksanaan usaha tani tebu di Yogyakarta. Sebagai pilar ekonomi lokal, pabrik ini tidak hanya bertanggung jawab pada produksi gula tetapi juga pada keberlanjutan usaha tani tebu.

Inovasi kelembagaan dapat berarti pendekatan baru dalam manajemen, teknologi dan interaksi dengan petani tebu yang dijelaskan oleh Unggul Priyadi (2008). Beberapa cara di mana inovasi kelembagaan berperan dan solusi yang dapat diimplementasikan.

Pertama, implementasi manajemen yang lebih efektif termasuk perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan kinerja usahatani tebu menjadi garansi bagi keberhasilan inovasi kelembagaan. Kedua, pembentukan forum komunikasi yang rutin antara pengelola pabrik dan kelompok tani untuk mendiskusikan masalah dan mencari solusi bersama serta program kemitraan yang saling menguntungkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

“Inovasi kelembagaan di Pabrik Gula Madukismo memainkan peran kunci dalam mendukung pelaksanaan
usaha tani tebu melalui manajemen yang baik, penggunaan teknologi modern dan kerjasama dengan
petani. Produktivitas dan efisiensi dapat ditingkatkan, sehingga memberikan manfaat jangka panjang bagi
pabrik dan petani tebu,” kata Prof Unggul Priyadi. (lip)


There is no ads to display, Please add some

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *