beritabernas.com – Setelah melakukan kajian yang mendalam secara ilmiah dan hasil evaluasi selama satu tahun lebih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka, Pusat Studi Hak Asasi Manusia (Pusham) dan Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PSADPSAD UII menyampaikan 5 seruan kepada pemerintahan sekarang.
Kelima seruan atau semacam tuntutan itu dibacakan Dr Despan Heryansyah SH.I SH MH, Sekretaris PSAD UII, dalam acara Refleksi Akhir Tahun 2025 di Hall Lantai 1 Gedung Yayasan Badan Wakaf UII, Jalan Cik Di Tiro Kota Yogyakarta, Selasa 30 Desember 2025.
Dalam acara Refleksi Akhir Tahun 2025 dengan tajuk utama: Hukum dan Politik Pemerintahan Prabowo-Gibran, Pusham dan PSAD UII menyampaikan 5 seruan atau tuntutan. Pertama, menghentikan segala bentuk militerisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik dalam bentuk pelibatan militer pada program-program prioritas pemerintah maupun penghentian penunjukan TNI dan Polri aktif menduduki jabatan sipil.
Untuk itu, TNI dan Polri harus dikembalikan pada fungsi awalnya sebagai pengawal pertahanan dan
keamanan negara, sedangkan jabatan sipil tetap tunduk pada paradigma meritokrasi.
Kedua, segera menghentikan penangkapan dan represi terhadap aktivis yang terus berlangsung sejak akhir Agustus 2025 hingga hari ini. Selanjutnya melakukan reformasi total terhadap instansi penegak hukum yang dimulai dengan reformasi Polri, dilanjutkan dengan reformasi Kejaksaan dan Mahkamah Agung, termasuk pula menghentikan rivalitas yang tidak sehat antar instansi penegak hukum.
Ketiga, menghentikan sementara pelaksanaan seluruh Program Strategis Nasional (PSN) sampai ada kajian mendalam dan menyeluruh terkait dampak lingkungan, sosial dan kemanusiaannya. Program MBG, Food Estate, dan Koperasi Merah-Putih, terutama rencana pemerintahan Prabowo untuk meneruskan penanaman sawit di wilayah Timur Indonesia harus dihentikan.
Baca juga:
- Civitas Akademika UII dan UGM Kompak Tolak Revisi UU TNI, Rektor: Indonesia Punya Sejarah Kelam
- 100 Hari Pertama Pemerintahan Prabowo-Gibran, Langkah Awal yang Suram dalam Performa HAM
Keempat, memfokuskan kebijakan pemulihan ekologi dan sosial di Aceh, terutama tanggung jawab negara untuk mengevaluasi izin eksploitasi lingkungan, ganti kerugian masyarakat, dan perbaikan fasilitas publik. Serta menghentikan pendekatan keamanan dan kekerasan atas gejolak sosial masyarakat Aceh.
Kelima, mengkaji ulang dan menyeluruh pemotongan anggaran negara terutama yang berdampak pada pemenuhan hak dasar masyarakat, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, dan penegakan hukum.
Seruan atau tuntutan itu disampaikan Pusham dan PSAD UII berdasarkan berbagai fenomena umum yang terjadi pada Kabinet Prabowo-Gibran, yang terangkum dalam 12 masalah, yakni Inkompetensi dan Inkonsistensi Anggota Kabinet; Tata Kelola Pemerintahan yang Amburadul; Mandeknya Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM yang Berat Masa Lalu; Menguatnya Auticratic Legalism; Menguatnya Militerisasi dalam Program Pemerintah; Penempatan Anggota TNI-Polri Aktif di Jabatan Sipil; Penangkapan Sewenang-Wenang Aktivis; Penyempitan Ruang Kebebasan Sipil: Surveilance Diskusi Publik dan Intimidasi Pers; Pemotongan Anggaran Tanpa Kajian Memadai’ Ancaman Ekosistem Lingkungan melalui Proyek Strategis Nasional; Bencana di Sumatera sebagai Akibat Oligarki Pengelolaan Hutan dan Izin Lingkungan; dan Kembalinya Kekerasan dan Pendekatan Militer terhadap Masyarakat Aceh.
Menurut Pusham dan PSAD UII, sejak awal publik meragukan kabinet Prabowo-Gibran yang tampak lebih sebagai akomodasi atas kepentingan elit demi menjaga stabilitas politik daripada jawaban atas berbagai isu sosial kemasyarakatan.
Hal ini tampak jelas dari pengisian jabatan publik yang tidak berbasis kompetensi dan terjadinya “obesitas” kementerian dan jabatan publik. Dampaknya, terjadi kegaduhan yang hampir setiap waktu “merepotkan” istana.
Di sisi lain, latar belakang militer Presiden Prabowo berperan besar menentukan wajah pemerintahan. Presiden Prabowo beranggapan militer lebih kompeten dari pada sipil dalam segala hal. Hasilnya, peran militer menguat dalam seluruh aktivitas pemerintahan, dari yang remeh-temen hingga jabatan penting
kenegaraan, dari mengelola pangan hingga menduduki jabatan sipil.
Dalam Refleksi Akhir Tahun 2025 Pusham dan PSAD UII ini menghadirkan 4 narasumber yakni M Busyro Muqoddas (Dewan Penasihat Pusham UII), Prof Masduki (Kepala PSAD UII), Eko Riyadi (Kepala Pusham) dan Prof Dr Dafri Agus Salim, Dosen UGM. (phj)
There is no ads to display, Please add some