beritabernas.com – Keluarga Alumni PMKRI Cabang Yogyakarta St Thomas Aquinas yang selanjutnya disebut KAMI PMKRI Yogyakarta dideklarasikan di Pusat Pastoral Mahasiswa (PPM) Jalan Dr Wahidin Yogyakarta, Rabu 27 Mei 2026. Acara deklarasi dilakukan bertepatan dengan Dies Natalis ke-79 PMKRI Yogyakarta.
Deklarasi KAMI PMKRI Yogyakarta ini sebagai momentum untuk mempererat jejaring alumni, mitra gerakan dan kader aktif dalam meneguhkan kontribusi bersama bagi gereja, bangsa dan masyarakat. Setelah deklarasi, KAMI PMKRI Yogyakarta mengeluarkan memorandum kemasyarakatan.
“Kami, alumni Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Yogyakarta Santo Thomas Aquinas, dengan kesadaran penuh mendukung kesinambungan kaderisasi kepemimpinan, bagi gereja dan bangsa yang selaras dengan nilai kekatolikan dan Pancasila,” ucap Lukas Ispandriarno, Ketua Pengurus Harian Nasional KAMI PMKRI Yogyakarta, dalam acara deklarasi itu.
Deklarasi KAMI PMKRI Yogykarta ini mendapat dukungan dari para alumni PMKRI Cabang Yogyakarta St Thomas Aquinas, antara lain Emanuel Melkiades Laka Lena yang lebih dikenal dengan nama Melki Laka Lena yang saat menjadi Gubernur NTT, Djauhari Oratmangun (Dubes RI untuk Tiongkok merangkap Mongolia), Budi Tjahjono (Direktur Advokasi Fransiskan Internasional sebuah organisasi HAM yang berada di Jenewa, Swiss), Maria Goretti (Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI Provinsi Kalimantan Barat), Robert Endi Jaweng (Pimpinan Ombusman RI).
Setelah mendeklarasikan diri, KAMI PMKRI Yogyakarta mengeluarkan memorandum kemasyarakatan dengan tema Panggilan Kebangsaan untuk Mewujudkan Keadilan Sosial. Dalam memorandum kemasyarakatan yang ditandatangani Lukas Ispandriarno selaku Ketua dan Rosalia Prismarini (Sekretaris) itu, KAMI PMKRI Yogyakarta mengatakan bahwa di tengah perjalanan Indonesia hari ini, kita menghadapi dinamika kebangsaan yang menuntut kewaspadaan moral dan keterlibatan sosial yang lebih kuat. Terlebih dengan tantangan geopolitik yang tak mudah dan berdampak pada perekonomian nasional.
Pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2026 dilaporkan mencapai 5,61 persen. Meski demikian, menurut KAMI PMKRI Yogyakarta, angka ini dipandang tak mencerminkan situasi masyarakat secara luas. Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyebut pertumbuhan ini diwarnai tekanan global, pelemahan rupiah, suku bunga tinggi hingga pelemahan daya beli kelas menengah.
Baca juga:
- PP PMKRI Desak Presiden Prabowo Segera Mencopot Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri
- PMKRI Cabang Yogyakarta Kecam Ketua DPRD Kabupaten Malaka yang Diduga Memukul Warga
- PMKRI Yogyakarta Desak Presiden Prabowo Cabut Izin Usaha Pertambangan di Raja Ampat
Pada sisi lain, menurut KAMI PMKRI Yogyakarta, kondisi demokrasi mengalami tantangan sebagaimana tampak dari laporan Indeks Demokrasi Indonesia 2025 yang dirilis Badan Pusat Statistis. Laporan ini menunjukkan tiga aspek utama yang diukur seperti aspek kebebasan, aspek kesetaraan dan aspek kapasitas lembaga demokrasi, mengalami penurunan dibanding tahun 2025.
Pada tingkat nasional dilaporkan penurunan terjadi pada aspek kesetaraan sebesar 2,18 poin, dari 82,51 menjadi 80,33. Selanjutnya penurunan juga terjadi pada aspek kebebasan sebesar 1,34 poin menjadi 75,52.
Pada sisi aspek kapasitas lembaga demokrasi juga turun 1,20 poin ke posisi 78,28. Pada sisi pemberantasan korupsi, Transparency International Indonesia (TII) menyampaikan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perception Index (CPI) Indonesia tahun pada tahun 2025 yang mengalami penurunan 3 poin dari skor 37 tahun sebelumnya menjadi 34. Ini membuat posisi Indonesia turun dari tahun sebelumnya pada peringkat 99, menjadi peringkat 109 dari 180 negara.
Menurut KAMI PMKRI Yogyakarta, kondisi ini semakin menantang dengan meningkatnya data deforestasi Indonesia. Auriga Nusantara dalam laporan “Status Deforestasi Indonesia 2025”, mencatat angka deforestasi mencapai hampir setengah juta atau 433.751 hektar atau pada 2025. Angka deforestasi ini meningkat tajam dari sebelumnya 261.575 hektar pada tahun sebelumnya.
“Data ini menunjukkan betapa seriusnya masalah kebangsaan dan kerakyatan yang mesti menjadi atensi bersama. Belum termasuk beragam isu lain yang menjadi perhatian masyarakat, termasuk di bidang hukum hingga tata kelola program prioritas pemerintah pusat yang dipandang kurang tepat sasaran,” kata KAMI PMKRI Yogyakarta.
Dikatakan, kearifan pemerintah sangat diharapkan untuk menjalankan kebijakan publik secara cermat dan selaras dengan kebutuhan aktual rakyat. Terutama di tengah tekanan geopolitik dunia, dan arah kebijakan efisiensi pemerintah pusat yang berdampak serius pada tata kelola pembangunan oleh pemerintah daerah.
“Sebagai Keluarga Alumni Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), kami meyakini bahwa situasi ini bukan hanya persoalan negara, tetapi juga panggilan sejarah bagi setiap kader Katolik untuk terlibat menjadi bagian dari solusi untuk setiap masalah dan tantangan yang ada,” tulis KAMI PMKRI Yogyakarta.
Karena itu, KAMI PMKRI Yogyakarta menyerukan dan ajakan pada seluruh alumni organisasi gerakan mahasiswa Cipayung, khususnya alumni PMKRI Yogyakarta, untuk turut serta dalam beberapa hal. Pertama, mendorong tumbuhnya demokrasi substantif yang mendorong supremasi hukum, dan etika penyelenggaraan negara. Terutama untuk mendorong pembangunan serta pemerataan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Kedua, mendesak reformasi dan revitalisasi peran aparat penegak hukum yang selaras dengan tugas dan fungsinya, terutama dalam langkah pencegahan hingga pemberantasan korupsi dan secara khusus pada sektor-sektor yang menyerap secara siginifikan alokasi keuangan negara. Ketiga, menuntut pengendalian arus deforestasi yang berisiko meningkatkan kerawanan bencana ekologis dan mengorbankan masyarakat, sebagaimana terjadi baru-baru ini di Sumatera.
KAMI PMKRI Yogyakarta juga menegaskan bahwa visi kemandirian energi maupun penguatan ekonomi nasional, bagaimana pun tidak dapat mengabaikan pentingnya menjaga keseimbangan ekologis di tengah dinamika perubahan lingkungan.
Keempat, meningkatkan keteladanan dalam berkorban sebagai bentuk empati kepada orang lain sembari menghindari kepentingan diri sendiri. Semangat ini perlu disebarluaskan kepada kader-kader yang masih aktif di cabang serta alumni PMKRI untuk membendung arus kuat hedonisme.
“Demikian memorandum kemasyarakatan ini disampaikan, sebagai panggilan keadaban publik. Dengan harapan agar seluruh kader atau alumni organisasi gerakan Cipayung, dalam semangat Pancasila, mengambil peran penting dalam setiap solusi kebangsaan. Bukan sebaliknya menjadi bagian dari masalah masyarakat, bangsa, dan negara. Kita sekalian dipanggil untuk terlibat membangun gerakan gotong royong, untuk keselamatan dan kemajuan bangsa Indonesia. Pro Ecclesia et Patria-Demi Gereja dan Tanah Air,” demikian KAMI PMKRI Yogyakarta. (phj)
There is no ads to display, Please add some