Kapitalisasi Alam Papua: Dialektika Penghancuran

Oleh: Yonas Yogi, Mahasiswa Psikologi Universitas Proklamasi Yogyakarta

beritabernas.com – Papua sedang menghadapi sebuah paradoks besar. Di satu sisi, alam Papua dipandang sebagai modal ekonomi yang menjanjikan pertumbuhan, investasi, dan pembangunan. Di sisi lain, proses kapitalisasi alam yang berlangsung secara masif justru mengancam keberlanjutan ekologis, budaya, dan martabat manusia yang hidup di dalamnya.

Di sinilah muncul apa yang dapat disebut sebagai dialektika penghancuran: sebuah proses ketika pembangunan yang diklaim membawa kemajuan justru menghasilkan kerusakan yang semakin luas.

Dalam logika kapitalisme modern, alam tidak lagi dipandang sebagai ruang kehidupan, melainkan sebagai aset yang harus diubah menjadi nilai ekonomi. Hutan menjadi kayu, sungai menjadi energi, gunung menjadi mineral, dan tanah adat menjadi kawasan investasi. Cara pandang ini berangkat dari keyakinan bahwa segala sesuatu memiliki harga, sehingga keberhasilan pembangunan diukur melalui angka pertumbuhan ekonomi semata.

Pemikir Jerman, Karl Marx, menyebut proses ini sebagai transformasi segala sesuatu menjadi komoditas. Namun dalam konteks Papua, yang dikomodifikasi bukan hanya sumber daya alam, melainkan juga ruang hidup masyarakat adat. Tanah yang selama berabad-abad menjadi sumber identitas budaya berubah menjadi objek transaksi ekonomi yang sering kali tidak melibatkan pemilik asli secara setara.

Dialektika penghancuran terjadi ketika eksploitasi sumber daya alam menghasilkan keuntungan ekonomi jangka pendek, tetapi pada saat yang sama menghancurkan fondasi kehidupan jangka panjang. Hutan yang hilang tidak sekadar kehilangan pohon, melainkan juga kehilangan sistem pengetahuan lokal, keanekaragaman hayati, dan keseimbangan ekologis. Sungai yang tercemar tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga memutus hubungan spiritual masyarakat adat dengan alamnya.

Baca juga:

Filsuf lingkungan Arne Næss mengingatkan bahwa krisis ekologis berakar pada cara pandang manusia yang menempatkan alam hanya sebagai instrumen bagi kepentingan ekonomi. Dalam perspektif deep ecology, alam memiliki nilai intrinsik yang tidak bergantung pada manfaat ekonominya bagi manusia. Ketika nilai ini diabaikan, kehancuran ekologis menjadi sesuatu yang hampir tak terhindarkan.

Lebih jauh, kritik serupa dikemukakan oleh Jürgen Habermas melalui konsep kolonisasi dunia kehidupan (colonization of the lifeworld). Rasionalitas ekonomi dan birokrasi perlahan memasuki seluruh ruang sosial hingga menyingkirkan nilai-nilai budaya, etika, dan tradisi. Papua menghadapi risiko tersebut ketika bahasa investasi lebih dominan daripada suara masyarakat adat, dan ketika laporan keuntungan lebih dihargai daripada keberlanjutan kehidupan.

Masalah mendasar dari kapitalisasi alam Papua bukan semata-mata soal ekonomi, melainkan soal paradigma. Alam diperlakukan sebagai objek mati yang dapat dieksploitasi tanpa batas, padahal bagi masyarakat Papua, hutan, sungai, dan gunung merupakan bagian dari identitas kolektif yang hidup. Kehancuran alam pada akhirnya menjadi kehancuran manusia itu sendiri.

Karena itu, masa depan Papua tidak dapat dibangun di atas logika ekstraksi tanpa batas. Pembangunan harus bergerak dari paradigma penguasaan menuju paradigma perawatan (ethics of care). Kemajuan tidak boleh hanya diukur dari nilai investasi atau pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan menjaga keseimbangan antara manusia, budaya, dan alam.

Papua mengajarkan satu pelajaran penting bagi dunia modern: ketika alam hanya dipandang sebagai kapital, penghancuran menjadi konsekuensi yang sulit dihindari. Namun ketika alam dipahami sebagai rumah bersama, pembangunan dapat menemukan wajahnya yang lebih manusiawi.

Di titik inilah perjuangan menjaga Papua sesungguhnya bukan sekadar perjuangan lingkungan, melainkan perjuangan mempertahankan peradaban itu sendiri. (*)


There is no ads to display, Please add some

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *