Oleh: Djoko Setijowarno, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI)
beritabernas.com – Keterjangkauan hunian tidak cukup diukur dari harga rumah. Biaya mobilitas dan akses terhadap transportasi umum harus menjadi bagian dari perencanaan perumahan perkotaan.
Persoalan keterjangkauan hunian di kawasan perkotaan kini tidak cukup dilihat dari harga rumah. Rumah yang murah tetapi jauh dari tempat kerja dan tidak terhubung transportasi umum dapat menghasilkan beban biaya hidup yang lebih besar. Karena itu, kebijakan perumahan dan transportasi perlu ditempatkan dalam satu kerangka pembangunan.
Fenomena ini terlihat dari berkembangnya kawasan permukiman di pinggiran kota yang relatif terjangkau dari sisi harga, tetapi belum selalu memiliki akses transportasi publik memadai. Penghuninya akhirnya bergantung pada sepeda motor, mobil pribadi, atau transportasi daring untuk bekerja, bersekolah, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Dengan demikian, hunian terjangkau semestinya bukan hanya rumah yang mampu dibeli, tetapi juga rumah yang mampu dijangkau dengan biaya mobilitas yang wajar.
Rumah murah, mobilitas mahal
Integrasi perumahan dan transportasi sebenarnya bukan gagasan baru. Pada masa lalu, pembangunan sejumlah kawasan permukiman diikuti layanan bus dan angkutan lokal. Namun, seiring perubahan tata ruang dan pola mobilitas, sebagian kawasan kini kehilangan layanan angkutan umum.
Baca juga:
- Trans Banyumas: Mengubah Budaya Bertransportasi di Daerah
- Menagih Janji Konektivitas Perbatasan: Menyelamatkan Krayan dari Keterisolasian Multidimensi
- Menimbang Ulang Subsidi Transportasi: Saatnya Menggeser Fokus dari Motor ke Bus Listrik
Pengalaman penataan permukiman di Jakarta juga menunjukkan bahwa penyediaan hunian harus disertai akses menuju tempat kerja dan fasilitas publik. Artinya, keberhasilan pembangunan perumahan tidak hanya ditentukan oleh tersedianya bangunan, tetapi juga konektivitasnya.
Perkembangan transportasi publik Jabodetabek seperti KRL, TransJakarta, dan LRT Jabodebek membuka peluang membangun sistem mobilitas yang lebih terintegrasi. Namun, integrasi antarmoda di stasiun atau terminal belum otomatis menyelesaikan persoalan perjalanan dari rumah menuju simpul transportasi.
Di sinilah persoalan first mile menjadi penting. Jarak dari rumah menuju halte atau stasiun sering menjadi hambatan awal penggunaan transportasi publik. Jika jaraknya terlalu jauh, tidak aman, atau tidak nyaman, kendaraan pribadi menjadi pilihan yang lebih praktis.
Karena itu, layanan pengumpan (feeder) yang masuk ke kawasan permukiman menjadi bagian penting dari sistem. Feeder menghubungkan rumah dengan koridor utama, kemudian perjalanan dilanjutkan menggunakan KRL, LRT, bus, atau moda massal lainnya.
Manfaatnya bukan hanya meningkatkan mobilitas. Peralihan sebagian perjalanan dari kendaraan pribadi ke angkutan umum dapat mengurangi tekanan pada jaringan jalan, konsumsi bahan bakar, dan emisi kendaraan bermotor.
Permukiman sebagai bagian sistem transportasi
Persoalan mendasar selama ini adalah perumahan dan transportasi kerap direncanakan secara terpisah. Perumahan dibangun berdasarkan ketersediaan lahan dan kebutuhan hunian, sedangkan transportasi menyusul kemudian.
Pola tersebut perlu diperbaiki. Kawasan perumahan sejak awal harus dirancang agar dapat dilayani angkutan umum. Jalan utama perlu memiliki dimensi yang memungkinkan kendaraan angkutan umum masuk dengan aman. Halte harus tersedia di lokasi yang mudah dijangkau pejalan kaki, disertai trotoar yang aman dan terhubung.
Untuk kawasan dengan permintaan penumpang belum besar, layanan tidak harus selalu menggunakan bus berukuran besar. Pemerintah dapat mengembangkan feeder, mikrotransit, atau layanan berbasis permintaan sesuai karakter kawasan.
Kebijakan ini juga penting bagi kelompok yang tidak memiliki kendaraan pribadi, seperti anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat berpenghasilan rendah. Transportasi umum bukan sekadar sarana berpindah, tetapi bagian dari akses terhadap pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik.
Dari perspektif lingkungan, persoalan ini semakin penting. Permukiman yang jauh dari pusat kegiatan tanpa dukungan transportasi umum akan mendorong perjalanan lebih panjang dan ketergantungan pada kendaraan bermotor. Jika berlangsung luas, pola tersebut berkontribusi terhadap kemacetan, konsumsi energi, dan emisi. Karena itu, transportasi publik juga merupakan bagian dari kebijakan lingkungan perkotaan.
Pemerintah perlu memperkuat keterkaitan antara perencanaan kawasan perumahan dan jaringan transportasi. Pembangunan kawasan baru harus mempertimbangkan akses menuju koridor angkutan umum, simpul transit, jalur pejalan kaki, serta jaringan pengumpan.
Aspek transportasi juga perlu diperkuat dalam perencanaan dan perizinan kawasan perumahan. Untuk kawasan berskala tertentu, rencana tapak dapat memuat ruang untuk halte, jalur angkutan umum, fasilitas pejalan kaki, dan koneksi menuju jaringan transportasi utama.
Pemerintah dan pengembang juga perlu membangun skema pembiayaan layanan pengumpan. Pada tahap awal, ketika jumlah penumpang belum tinggi, dukungan pembiayaan publik dapat diperlukan agar layanan tetap berjalan dan tarif tetap terjangkau.
Selain itu, integrasi tarif dan pembayaran antarmoda perlu diperluas agar perpindahan moda tidak membuat biaya perjalanan semakin mahal. Pemerintah juga perlu memanfaatkan data asal-tujuan, kepadatan penduduk, lokasi pusat pekerjaan, dan pola perjalanan untuk mengidentifikasi kawasan yang belum terlayani angkutan umum.
Dalam konteks regulasi, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman perlu terus dikaji agar kebijakan perumahan dan transportasi semakin terintegrasi.
Yang diperlukan bukan sekadar menambah norma, tetapi memastikan perencanaan, kewenangan, pembiayaan, infrastruktur, dan pelayanan publik berjalan dalam satu kerangka.
Kota berkelanjutan tidak cukup hanya menyediakan rumah. Kota juga harus menyediakan akses. Rumah murah yang membuat penghuninya harus menempuh perjalanan panjang dengan kendaraan pribadi setiap hari belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan keterjangkauan. Sebaliknya, hunian yang terhubung dengan transportasi umum memberikan pilihan mobilitas yang lebih beragam sekaligus mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi.
Karena itu, pembangunan perumahan perlu bergeser dari sekadar “membangun rumah” menjadi “membangun kawasan hunian yang terhubung”.
Ukuran keberhasilannya bukan hanya berapa banyak rumah yang dibangun, tetapi apakah penghuninya dapat mencapai tempat kerja, sekolah, pasar, fasilitas kesehatan, dan ruang publik dengan biaya wajar, waktu efisien, dan lingkungan yang lebih baik.
Rumah terjangkau membutuhkan transportasi yang terjangkau. Permukiman membutuhkan konektivitas. Kota berkelanjutan membutuhkan keduanya. (*)
There is no ads to display, Please add some