beritabernas.com – Sebanyak 76 kejadian kebakaran tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah di berbagai wilayah Indonesia hingga November 2026 menunjukkan bahwa pembenahan tata kelola persampahan tidak dapat hanya bertumpu pada penanganan di hilir. Kepatuhan pengelola TPA terhadap standar teknis harus diperkuat, sementara pengurangan sampah sejak dari sumber perlu dipercepat untuk menekan beban tempat pemrosesan akhir.
Persoalan tersebut menjadi perhatian Kementerian Lingkungan Hidup/ Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) dalam kunjungan kerja Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala BPLH Diaz Faisal Malik Hendropriyono, ke Semarang dan Solo, Kamis 12 November 2026. Kunjungan ini mencakup peninjauan kepatuhan pengelola TPA terhadap prosedur pencegahan kebakaran serta penguatan kolaborasi pengolahan sampah bersama dunia usaha.
Hingga November 2026, tercatat 76 kejadian kebakaran TPA di Indonesia. Sejumlah lokasi bahkan mengalami kejadian berulang. Kondisi ini menjadi peringatan bahwa praktik pembuangan terbuka (open dumping) dan belum optimalnya penerapan standar teknis pengelolaan TPA masih menjadi tantangan serius.
KLH telah menerbitkan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup Tahun 2026 yang mengatur langkah pencegahan kebakaran TPA. Upaya tersebut meliputi penyiraman secara berkala, patroli pengawasan, serta penutupan timbunan sampah. Pelaksanaannya membutuhkan komitmen pengelola dan pengawasan pemerintah daerah secara konsisten.
“Kebakaran TPA harus dicegah sejak awal. Ketika kebakaran sudah terjadi, penanganannya menjadi sangat sulit. Karena itu, pengelola harus benar-benar mematuhi langkah-langkah pencegahan yang telah ditetapkan,” tegas Diaz.
Ia mengingatkan bahwa risiko kebakaran tidak hanya mengancam kawasan lahan gambut maupun lahan mineral, tetapi juga lokasi pemrosesan sampah. Pengelolaan TPA karena itu harus dilakukan secara disiplin dan bertanggung jawab untuk melindungi lingkungan serta kesehatan masyarakat.
Pengurangan sampah organik melalui kemitraan
Di luar pembenahan TPA, pengurangan sampah dari sumber menjadi bagian penting dari solusi. Salah satu peluangnya adalah memperkuat keterlibatan sektor hotel, restoran, dan kafe (HOREKA) dalam pemilahan serta pengolahan sampah organik.
Dalam kunjungan ke Semarang, Diaz mendorong fasilitasi kerja sama antara pelaku usaha HOREKA, Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, dan pengelola tempat pengolahan sampah reduce, reuse, recycle (TPS3R). Kerja sama ini diarahkan untuk membangun sistem pengumpulan sampah organik yang lebih efisien, termasuk melalui satu titik pengumpulan di TPS3R.
Skema tersebut diharapkan dapat mengurangi biaya pengangkutan bagi pelaku usaha pengolahan. Sampah organik dari sejumlah hotel, restoran, dan kafe dikumpulkan terlebih dahulu di lokasi yang disepakati. Selanjutnya, bahan organik tersebut dapat dimanfaatkan oleh pembudidaya maggot sebagai bahan baku pakan ternak.
Baca juga:
- KLH/BPLH Gandeng Muhammadiyah Perkuat Gerakan Pemulihan Lingkungan
- KLH Dorong Inovasi Digital dan AI untuk Perkuat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
- KLH Dorong Transformasi Pengelolaan Sampah, Waste to Energy Harus Dikawal dari Hulu hingga Hilir
Pendekatan ini penting karena biaya logistik dapat menentukan keberlanjutan kegiatan pengolahan. Jika pengolah harus mengambil sampah dari setiap tempat usaha secara terpisah, biaya operasional berpotensi meningkat dan mengurangi daya saing produk hasil pengolahan.
Informasi mengenai praktik kemitraan di Semarang juga diberitakan TribunJateng.com pada 12 November 2026. Dalam pemberitaan tersebut, pengelola TPS3R Judie Artha Kusuma disebut telah menjalin kerja sama dengan sejumlah hotel, antara lain Hotel Gracia, Pandanaran, Grand Arkenso, Grand Candi, Awan Sewu, Up Peak, dan Horison. Fasilitas pengelolaan yang dikelolanya dilaporkan memiliki kapasitas sekitar 7 ton per hari.
Pemberitaan yang sama juga menguraikan pengalaman proyek percontohan pengumpulan sampah organik di Jakarta. Model tersebut dilaporkan membantu menekan harga maggot dari sekitar Rp35.000 menjadi Rp15.000–Rp17.500 per kilogram. Pengalaman ini dapat menjadi referensi untuk mengembangkan pola kemitraan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pengelolaan sampah di Semarang.
Selain kemitraan HOREKA dan TPS3R, kunjungan tersebut juga melihat inisiatif pengolahan sampah yang dikembangkan GreenPro melalui teknologi pirolisis di kawasan Kemijen dan budidaya maggot di Jabungan, Semarang.
Pengembangan pengolahan sampah organik melalui TPS3R dan budidaya maggot merupakan salah satu bentuk penerapan ekonomi sirkular. Sampah yang sebelumnya dipandang sebagai residu dapat dimanfaatkan kembali menjadi sumber daya bernilai ekonomi. Pada saat yang sama, jumlah sampah yang harus dibawa ke TPA dapat dikurangi.
Namun, keberhasilan model ini tidak cukup hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi pengolahan. Diperlukan sistem pemilahan dari sumber, kepastian pasokan bahan baku, dukungan pengangkutan, pasar bagi produk hasil olahan, serta pembagian peran yang jelas antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
Diaz menegaskan bahwa pencapaian target pengelolaan sampah nasional 100 persen pada 2029 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN membutuhkan kolaborasi seluruh pihak. “Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri, begitu pun swasta,” ujarnya.
Karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan TPA sekaligus membangun ekosistem pengurangan dan pengolahan sampah dari sumber. Dunia usaha perlu bertanggung jawab atas sampah yang dihasilkan, sedangkan masyarakat harus didorong untuk memilah dan mengelola sampah secara benar.
Pembenahan tata kelola sampah harus bergerak dari pola kumpul, angkut, dan buang menuju sistem yang mengutamakan pengurangan, pemilahan, pengolahan, dan pemanfaatan kembali. Dengan pendekatan tersebut, pencegahan kebakaran TPA tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari perubahan sistem persampahan yang lebih aman, efisien, dan berkelanjutan. (Shotiq/Irianto, Pusdal LH Jawa)
There is no ads to display, Please add some