Oleh: Rina Widyastuti S.Si, Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda, Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Jawa KLH/BPLH
beritabernas.com – Banjir bandang di hulu sungai, kekeringan berkepanjangan dan abrasi yang menggusur permukiman pesisir kini menjadi pengalaman sehari-hari. Kurang dari dua pekan lagi, COP31 digelar di Antalya, Türkiye, pada 9–20 November 2026 dan KLH menegaskan fokus Indonesia bukan lagi menyampaikan komitmen, melainkan implementasi dan penelusuran kemajuan. Pertanyaannya: bukti apa yang bisa kita bawa dalam forum tersebut?
Target NDC 2030 sebesar 31,89% dengan usaha sendiri dan 43,20% dengan bantuan internasional kini sudah dilanjutkan oleh Second NDC. Dokumen ini diserahkan ke UNFCCC pada 27 Oktober 2025 dengan pendekatan baru, yakni target emisi absolut 2035 yang berpatokan pada tahun 2019. Metode ini lebih jelas, tetapi lintasannya diperdebatkan.
Menteri LH saat itu menyebut puncak emisi baru tercapai setelah 2035 karena sektor energi belum berpuncak pada 2030. IESR menilai skenario ini terlalu bergantung pada penyerapan sektor FOLU, sementara mitigasi di sektor energi tertunda. Kritik semacam itu perlu kita jawab dengan data, bukan dengan klaim.
Data inventarisasi memberi alasan untuk waspada. Emisi pada 2021 tercatat 43,82% di bawah skenario BAU, lalu 41,61% pada 2022, dan 36,85% pada 2023, ketika emisi aktual mencapai sekitar 1.360 juta ton CO₂e, dengan energi menyumbang 752 juta ton, FOLU 307 juta ton, dan limbah 136 juta ton. Angka 2023 memakai rekalkulasi, sehingga perbandingan antartahun harus hati-hati. Tetapi arahnya jelas: selisih terhadap BAU menyempit. Slogan “jauh di bawah BAU” tidak cukup lagi sebagai bahan diplomasi.
Di sektor energi, kemajuannya nyata namun perlu dibaca cermat. Bauran EBT 2025 tercatat 15,75%, naik 1,1 poin dari tahun sebelumnya. Angka itu masih di bawah target KEN 17–19%, dan IESR mencatat tambahan kapasitas hanya sekitar 1,3 GW. Khusus kelistrikan, bauran 16,3% memang melampaui target RUKN 15,9%. ESDM melaporkan bauran EBT 18,3% pada kuartal I 2026, tetapi angka itu mencakup pemanfaatan non-listrik, termasuk biodiesel. Kita perlu konsisten membedakan bauran listrik dari bauran energi nasional.
Baca juga:
- Hujan Datang, Banjir Berulang: Sudahkah Kita Membaca Pesannya?
- Permukiman Hijau Harus Dimulai dari Rumah
- Dari Ozon ke Iklim: Pelajaran dari Keberhasilan Protokol Montreal
- El Niño Tidak Membawa Korek Api
Presiden menargetkan 30 GW PLTS tahun ini dan penghentian 13 GW pembangkit diesel, bagian dari target 100 GW dalam empat tahun. Ambisinya besar, sedangkan kapasitas surya terpasang hingga April 2026 baru sekitar 1,5 GW. Menutup jarak itu membutuhkan jaringan, penyimpanan energi, dan pembiayaan, bukan hanya peletakan batu pertama.
Adaptasi juga tidak boleh menjadi pelengkap. Perlindungan mangrove, penataan ruang pesisir, dan pengelolaan DAS menentukan seberapa tangguh masyarakat menghadapi banjir dan rob. ProKlim menunjukkan energi di tingkat tapak: pada 2025, 1.327 lokasi mendaftar ProKlim di 33 provinsi, 163 kabupaten, dan 59 kota. Itu capaian partisipasi. Ujian berikutnya adalah hasil: berapa rumah tangga yang paparan banjirnya berkurang, berapa ton emisi yang ditekan, dan berapa kampung yang tetap aktif setelah penilaian usai.
Soal pendanaan, target US$100 miliar per tahun sudah terlampaui oleh kesepakatan COP29 yang menetapkan sedikitnya US$300 miliar per tahun pada 2035. Indonesia perlu memperjuangkan agar dana itu benar-benar dapat diakses daerah dan komunitas. Di dalam negeri, Perpres 110/2025 menjadi payung baru Nilai Ekonomi Karbon, tetapi volume perdagangan karbon baru sekitar 4 juta ton CO₂e senilai Rp91 miliar menurut KLH pada Februari 2026. Pasar yang kredibel bergantung pada perlindungan sosial, prinsip additionality, dan pencegahan penghitungan ganda.
Semua bermuara di daerah. Hingga September 2025, baru 21 provinsi menyampaikan inventarisasi GRK 2024 untuk dievaluasi. Tanpa data subnasional yang kuat, klaim nasional mudah dipertanyakan. Di Pulau Jawa, tempat penduduk, industri, sungai, dan pesisir berhimpitan, memasukkan mitigasi dan adaptasi ke RPJMD dan RTRW, serta membiayai aksi lokal berbasis data, adalah syarat agar komitmen di forum dunia berubah menjadi program di tingkat tapak.
Karena itu, COP31 sebaiknya kita masuki dengan data dan kerendahan hati. Akui celahnya, tunjukkan metriknya, dan bawa cerita dari lapangan. Ukuran keberhasilan ada di lapangan: berapa emisi yang benar-benar turun, berapa hektare mangrove yang pulih, dan seberapa tahan masyarakat menghadapi banjir dan rob. Semua pihak, mulai dari pemerintah, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat, perlu bekerja bersama. (*)
There is no ads to display, Please add some