beritabernas.com – Lebih dari 300 orang dari unsur masyarakat, pelajar, dan perwakilan unit pelaksana teknis (UPT) mengumpulkan 1.247,094 kilogram sampah dalam aksi bersih pantai di Desa Timbulsloko, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Selasa 27 Oktober 2026.
Aksi ini juga menyingkap persoalan mendasar: warga kekurangan fasilitas pengelolaan sampah, sementara pemerintah daerah masih mengkaji alternatif pengolahan, termasuk investasi teknologi pirolisis.
Kegiatan tersebut diselenggarakan Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup (Pusdal LH) Jawa bersama Pemerintah Kabupaten Demak. Pihak lain yang terlibat adalah Pemerintah Desa Timbulsloko, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali-Juana, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Tengah, dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak. Wakil Bupati Demak Muhammad Badruddin hadir dalam acara itu. Kepala Pusdal LH Jawa Eduward Hutapea diwakili Kepala Bidang (Kabid) Wilayah II Pusdal LH Jawa, Herdiyanto. Selain bersih pantai, kegiatan diisi sosialisasi lingkungan dan penguatan kapasitas masyarakat, termasuk budidaya kepiting bakau.
Baru 30 persen sampah terkelola
Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah, Adrianus Pandi, menyebut timbulan sampah Kabupaten Demak sekitar 220 ribu ton per tahun. Baru sekitar 30 persen yang terkelola. “Sekitar 70 persen belum terkelola. Ini yang kita harapkan bisa ditangani,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong pengelolaan terintegrasi melalui kerja sama antarkabupaten/kota (aglomerasi), untuk pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) dan bahan bakar alternatif (RDF). Pengembangannya dilakukan di Semarang Raya, Tegal Raya, Pekalongan Raya, Muria Raya, dan Solo Raya.
Fasilitas PSEL membutuhkan pasokan minimal 1.000 ton sampah per hari, dan Semarang Raya disiapkan dengan pasokan sekitar 1.100 ton per hari. Demak didorong bekerja sama dengan Muria Raya atau Kota Semarang, atau mengembangkan pengolahan sendiri bersama investor.
Adrianus mengakui data timbulan sampah pesisir belum terpilah hingga tingkat kecamatan, sehingga kontribusi sampah dari Sayung belum diketahui pasti. Sampah juga dapat berasal dari sungai yang membawa material dari hulu ke hilir, selain dari aktivitas kapal.
Pemerintah provinsi dapat membantu melalui sarana seperti kendaraan roda tiga dan alat pencacah, dan pemerintah kabupaten dapat mengusulkan bantuan lewat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Saat ini ada 139 desa dalam program Desa Mandiri Sampah Jawa Tengah.
Warga keluhkan minimnya fasilitas
Sudarianto, warga peserta aksi, senang dengan kegiatan itu tetapi prihatin melihat sampah menumpuk di tepi pantai. “Belum ada tempat sampah, tempat pembuangan juga tidak ada. Bank sampah dulu katanya ada, tapi sekarang tidak ada,” ujarnya seraya berharap aksi serupa digelar setiap bulan.
Seorang siswi kelas XI SMA Negeri 1 Sayung menilai kegiatan ini bermanfaat sekaligus menjadi sarana belajar bagi pelajar. Ia berharap generasi muda turut menjaga lingkungan, termasuk demi keberlanjutan budidaya udang dan kepiting di pesisir.
Herdiana menegaskan bahwa perubahan perilaku masyarakat menjadi kunci. Tanpa kesadaran dan tanggung jawab individu, aksi bersih pantai berisiko berhenti sebagai kegiatan seremonial. “Saat pemerintah hadir, masyarakat ikut membersihkan. Saat pemerintah tidak ada, masyarakat lalai. Sikap bertanggung jawab atas sampah sendiri itu yang harus dikejar,” ujarnya.
Ia menekankan perlunya fasilitas pengelolaan sampah, termasuk bank sampah atau sarana sejenis di Timbulsloko. Pusdal LH Jawa akan mendorong koordinasi dengan dinas lingkungan hidup serta pelibatan bank sampah dari wilayah Demak lainnya.
Sekretaris DLH Kabupaten Demak, Sudarwanto, mengatakan penanganan sampah pesisir masih tahap kajian. Kajian sudah dilakukan di dua kecamatan pesisir lain, sedangkan Sayung dikaji pada 2026. Hasil sementara menunjukkan sebagian besar sampah berasal dari hulu dan terbawa ke hilir.
Pemkab menyiapkan penguatan regulasi dan sarana, penjajakan investasi pengolahan sampah plastik dengan teknologi pirolisis, pengolahan sampah organik menjadi kompos dan pupuk organik cair, serta edukasi masyarakat. Investasi pirolisis diharapkan berjalan di kawasan pesisir pada 2027 melalui kerja sama dengan investor atau dukungan APBD. Pemda juga berharap pembiayaan dari kabupaten, provinsi, dan pusat dapat mendukung pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) atau setidaknya TPS3R khusus kawasan pesisir.
Baca juga:
- Kualitas Air Sungai Brantas Menurun, Rakernis Pusdal LH Jawa Bahas Penanganan Terpadu
- Menteri LH Ajak Selamatkan Pantura dengan Mangrove, Evaluasi Daerah yang Lamban Tangani Sampah
- Menteri LH Jumhur Hidayat: Lingkungan Harus Menjadi Tolok Ukur Keberhasilan Pembangunan
Sudarwanto menambahkan, dua bank sampah telah menyampaikan data kepada DLH, tetapi lokasinya berada di kawasan tergenang di Desa Timbulsloko, bukan di lokasi aksi bersih pantai.
Dalam sambutan Kepala Pusdal LH Jawa Eduward Hutapea yang dibacakan Herdiyanto, disebutkan bahwa pemulihan pesisir harus menghubungkan perbaikan ekosistem dengan kesejahteraan masyarakat. Mangrove menyediakan habitat biota, mendukung produktivitas perikanan, menyimpan karbon, dan membantu mengurangi energi gelombang serta risiko erosi di lokasi yang sesuai.
“Menanam mangrove saja tidak cukup,” demikian isi sambutan tersebut. Keberhasilan pemulihan, menurut sambutan itu, ditentukan oleh kesesuaian lokasi, kondisi hidrologi, pemeliharaan, dan perlindungan kawasan, serta perlu diukur melalui kelangsungan hidup tanaman, regenerasi alami, kondisi habitat, dan manfaat bagi masyarakat.
Wakil Bupati Badruddin menyebut kawasan pesisir penting sebagai ruang hidup, penopang ekonomi, dan penyedia sumber daya alam, tetapi menghadapi abrasi, banjir rob, perubahan kondisi pesisir, dan persoalan sampah.
“Kebersihan pesisir bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan atau pemerintah, melainkan tanggung jawab seluruh masyarakat yang hidup, beraktivitas, dan memperoleh manfaat dari lingkungan tersebut,” katanya.
Ia menyatakan Pemkab Demak berkomitmen memulihkan fungsi ekologis pesisir, antara lain lewat penanaman dan pemeliharaan mangrove berkelanjutan. Hingga 2026, hampir dua juta bibit mangrove telah ditanam di pesisir Demak. Penanaman, katanya, harus disertai pemantauan berkala untuk menindaklanjuti tanaman yang rusak atau mati, dan pemerintah terus mendorong edukasi pengelolaan sampah.
“Mari kita jadikan kegiatan hari ini sebagai awal dari kebiasaan baik yang dilakukan secara konsisten, bukan kegiatan seremonial,” pesannya.
Bagi Pusdal LH Jawa, persoalan sampah di Sayung membutuhkan pembagian peran yang jelas dan tindak lanjut konsisten dari semua pemangku kepentingan. Tanpa fasilitas memadai, pengelolaan dari sumber, dan keterlibatan aktif masyarakat, sampah berpotensi kembali menumpuk. Keberhasilan kegiatan pun tidak hanya diukur dari banyaknya sampah terkumpul, tetapi dari langkah nyata mencegah sampah kembali mencemari pesisir Sayung. (Yus Ade, Pusdal LH Jawa)
There is no ads to display, Please add some