Oleh: Ben Senang Galus, Esais, dosen, tinggal di Yogyakarta
beritabernas.com – Dalam tradisi pemikiran politik dan filsafat Yunani Kuno, istilah Chōra memiliki makna wilayah, kawasan atau ruang kehidupan yang menopang keberadaan suatu komunitas. Dalam hubungannya dengan polis, Chōra menunjuk pada wilayah yang menjadi penyangga kehidupan politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan masyarakat. Keberadaan polis tidak dapat dipisahkan dari wilayah dan komunitas yang menopang kehidupannya.
Jika konsep tersebut dibawa ke dalam konteks Indonesia, Chōra dapat dimaknai sebagai desa, yakni ruang kehidupan yang memiliki kedudukan fundamental bagi keberadaan republik. Desa bukan sekadar satuan pemerintahan administratif yang berada di bawah kabupaten atau kota. Desa merupakan ruang tempat masyarakat membangun identitas, merawat kebudayaan, mengembangkan ekonomi, mengelola sumber daya alam, serta menentukan arah kehidupan bersama.
Dari pemahaman tersebut, lahirlah gagasan Chōra Demokratik, yaitu konsep filsafat politik yang menempatkan desa sebagai ruang ontologis, sosial, dan politik tempat nilai-nilai demokrasi, keadilan, solidaritas, dan kehidupan bernegara tumbuh dari bawah.
Gagasan ini berangkat dari satu tesis utama: republik yang demokratis tidak cukup dibangun melalui konstitusi, parlemen, pemilihan umum, dan lembaga pemerintahan. Republik harus mempunyai fondasi kehidupan demokratis yang nyata di tengah masyarakat. Salah satu fondasi tersebut berada di desa.
Dengan kata lain, demokrasi tidak boleh hanya menjadi urusan negara dan elite politik. Demokrasi harus menjadi pengalaman hidup masyarakat. Desa bukan pinggiran republik, melainkan salah satu tempat republik menemukan akar sosial dan moralnya.
Ruang ontologis
Untuk memahami gagasan Chōra Demokratik, kita perlu kembali kepada pemikiran Plato dalam dialog Timaeus. Plato menggunakan istilah Chōra untuk menjelaskan suatu dimensi keberadaan yang berbeda dari dunia ide (eidos) maupun dunia benda-benda yang dapat ditangkap oleh indra. Chōra digambarkan sebagai ruang penerimaan atau wadah yang memungkinkan segala sesuatu mengambil bentuk dan memperoleh tempat dalam keberadaan.
Baca juga:
- Montessori dan Paradoks Pendidikan Anak Usia Dini
- Krisis Generasi di Era Hiperkapitalisme: Ketika Manusia Menjadi Komoditas
Dengan demikian, Chōra tidak dapat dipahami semata-mata sebagai ruang geografis. Ia memiliki dimensi ontologis, yakni kondisi yang memungkinkan sesuatu hadir, terbentuk, dan memperoleh makna keberadaannya.
Dalam konteks kehidupan politik Yunani Kuno, Chōra juga memiliki pengertian kewilayahan, yakni wilayah yang menopang keberadaan suatu polis. Polis bukan sekadar kota, melainkan komunitas politik yang dibangun melalui kehidupan bersama, hukum, kebudayaan, kelembagaan, dan partisipasi warga negara. Tanah, wilayah, sumber daya, dan kehidupan masyarakat merupakan unsur penting bagi keberlangsungan komunitas politik tersebut.
Dari hubungan filosofis ini, kita dapat mengembangkan suatu pembacaan baru: Chōra bukan norma fundamental itu sendiri, melainkan ruang ontologis tempat nilai-nilai dasar kehidupan politik tumbuh, memperoleh makna, dan menjadi landasan pembentukan norma fundamental. Dengan demikian, Chōra dapat dipahami sebagai ruang fundamental bagi kelahiran dan pemaknaan norma dasar suatu komunitas politik.
Norma fundamental tidak lahir dari ruang kosong. Ia berakar pada sejarah, kebudayaan, pengalaman kolektif, dan kesadaran masyarakat yang membentuk kehidupan bersama.
Persoalannya, dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, desa belum sepenuhnya ditempatkan dalam pengertian tersebut. Desa lebih sering dipahami sebagai satuan pemerintahan administratif, objek pembangunan, atau pelaksana kebijakan negara. Dalam perspektif pembangunan yang sentralistik, desa bahkan kerap diposisikan sebagai wilayah pinggiran yang dianggap tertinggal dan harus dimodernisasi oleh kekuasaan dari luar.
Padahal, desa mempunyai sejarah, sistem nilai, hukum adat, kelembagaan sosial, dan tata kehidupan yang telah berkembang jauh sebelum terbentuknya Republik Indonesia. Desa bukan sisa sejarah yang harus dihapus oleh modernisasi. Desa merupakan ruang kehidupan yang mempunyai kemampuan membentuk norma, mengatur hubungan sosial, menyelesaikan konflik, mengelola sumber daya bersama, dan mempertahankan identitas kolektif.
Di sinilah persoalan filosofisnya. Negara sering kali menempatkan norma seolah-olah hanya berasal dari atas, melalui konstitusi, undang-undang, dan peraturan pemerintah. Sementara itu, norma yang tumbuh dari kehidupan masyarakat desa kerap dianggap sebagai norma lokal yang kedudukannya lebih rendah dan hanya berlaku sepanjang diakui oleh hukum negara.
Padahal, sebelum negara modern terbentuk, masyarakat telah memiliki tata aturan, kesepakatan kolektif, hukum adat, dan mekanisme pengaturan kehidupan bersama. Karena itu, desa tidak boleh dipandang sebagai ruang kosong yang harus diisi oleh norma negara. Desa adalah ruang kehidupan yang telah memiliki sejarah, nilai, dan tata normanya sendiri.
Dalam perspektif Chōra Demokratik, desa harus dipahami kembali sebagai ruang ontologis kehidupan politik masyarakat. Desa merupakan ruang tempat nilai demokrasi, keadilan, solidaritas, dan kedaulatan rakyat memperoleh bentuk konkret. Republik yang demokratis seharusnya tidak menghapus akar kehidupan tersebut, melainkan mengakuinya sebagai bagian dari fondasi kehidupan bernegara.
Ruang pembentukan demokrasi
Jika Chōra merupakan ruang yang memungkinkan sesuatu memperoleh keberadaan, desa dapat dipahami sebagai ruang kehidupan tempat demokrasi memperoleh bentuk konkret.
Demokrasi tidak lahir semata-mata dari gedung parlemen atau lembaga negara. Demokrasi tumbuh dari kehidupan masyarakat yang saling berhubungan, bekerja sama, bermusyawarah, menyelesaikan konflik, dan menentukan kepentingan bersama.
Dalam konteks ini, Chōra Demokratik mengandung pengertian bahwa desa merupakan ruang fundamental bagi pembentukan kesadaran politik warga negara. Di dalam desa, masyarakat belajar mengenai kekuasaan, tanggung jawab, hak, kewajiban, keadilan, solidaritas, dan kehidupan bersama.
Gagasan ini dapat didialogkan dengan Hans Kelsen melalui konsep Grundnorm atau norma dasar. Dalam teori hukum murni, Kelsen menjelaskan bahwa keberlakuan suatu tata hukum bertumpu pada norma dasar yang menjadi presuposisi validitas keseluruhan sistem hukum.
Namun, Chōra Demokratik mengajukan pertanyaan yang lebih luas. Jika Grundnorm menjelaskan fondasi validitas normatif, dari ruang kehidupan seperti apakah nilai-nilai fundamental suatu komunitas politik memperoleh makna dan legitimasi sosial?
Di sinilah Chōra Demokratik menawarkan perluasan perspektif. Ia tidak menggantikan Grundnorm, tetapi menghadirkan dimensi ontologis, historis, dan kultural dalam memahami fondasi kehidupan bernegara.
Dengan demikian, desa dapat dipahami sebagai salah satu ruang pembentukan nilai fundamental republik. Nilai demokrasi, persatuan, keadilan sosial, dan kedaulatan rakyat tidak cukup dituangkan dalam konstitusi. Nilai-nilai tersebut harus hidup dalam praktik kehidupan masyarakat.
Tiga pilar chōra demokratik
Chōra Demokratik dibangun di atas tiga pilar utama yang saling berhubungan, yaitu kedaulatan rakyat, keadilan ekologis, dan demokrasi partisipatif.
Pertama, kedaulatan rakyat. Demokrasi sejati menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan, bukan sekadar pemberi suara dalam pemilihan umum. Dalam konteks desa, kedaulatan rakyat berarti masyarakat mempunyai hak dan kemampuan menentukan arah pembangunan, penggunaan anggaran, pengelolaan aset, serta kebijakan yang memengaruhi kehidupan mereka.
John Locke, melalui pemikirannya tentang pemerintahan berdasarkan persetujuan masyarakat, menegaskan bahwa kekuasaan politik memperoleh legitimasi dari rakyat. Prinsip ini relevan bagi pemerintahan desa. Kepala desa bukan pemilik kekuasaan, melainkan pemegang mandat masyarakat yang wajib mempertanggungjawabkan setiap kebijakannya.
Karena itu, masyarakat harus dilibatkan sejak penentuan masalah, penyusunan prioritas, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan. Kedaulatan kehilangan makna ketika keputusan hanya ditentukan oleh kepala desa, elite lokal, atau kelompok yang menguasai sumber daya ekonomi dan politik.
Kedua, keadilan ekologis. Desa memiliki hubungan langsung dengan tanah, air, hutan, pertanian, dan berbagai sumber daya alam lainnya. Karena itu, demokrasi desa tidak dapat dipisahkan dari keadilan ekologis.
Tanah bukan sekadar aset ekonomi. Hutan bukan hanya sumber kayu. Sungai bukan semata-mata sumber pendapatan. Semua itu merupakan fondasi keberlangsungan kehidupan masyarakat dan generasi mendatang.
Pemikiran Elinor Ostrom dalam Governing the Commons (1990) memberikan landasan penting. Ostrom menunjukkan bahwa masyarakat dapat mengelola sumber daya bersama secara berkelanjutan melalui aturan kolektif, partisipasi pengguna, pengawasan, dan kelembagaan yang sesuai dengan kondisi lokal.
Pemikiran tersebut memperlihatkan bahwa pengelolaan sumber daya alam tidak harus sepenuhnya diserahkan kepada negara atau perusahaan. Masyarakat lokal mempunyai kemampuan membangun tata kelola bersama yang adil dan berkelanjutan.
Dalam perspektif Chōra Demokratik, desa harus mempunyai kewenangan dan kapasitas untuk melindungi sumber daya alamnya, menghormati pengetahuan lokal, serta menjamin hak generasi mendatang. Pembangunan yang menghancurkan lingkungan sesungguhnya sedang merusak fondasi kehidupan desa itu sendiri.
Ketiga, demokrasi partisipatif. Demokrasi tidak berhenti pada pemilihan kepala desa. Demokrasi harus hadir dalam musyawarah yang terbuka, pengawasan anggaran, kebebasan menyampaikan kritik, keterbukaan informasi, dan perlindungan terhadap kelompok minoritas.
Alexis de Tocqueville, dalam Democracy in America (1835–1840), memberikan perhatian besar terhadap pemerintahan lokal sebagai sekolah demokrasi. Keterlibatan masyarakat dalam urusan lokal membangun kebiasaan, tanggung jawab, dan kemampuan warga untuk mengelola kehidupan bersama.
Desa dapat menjadi sekolah demokrasi tempat warga belajar mengendalikan kekuasaan, menyampaikan pendapat, dan membangun solidaritas sosial. Namun, partisipasi tidak boleh berhenti pada formalitas musyawarah. Perempuan, kelompok miskin, penyandang disabilitas, pemuda, dan kelompok minoritas harus memperoleh kesempatan yang sama untuk menentukan kebijakan.
Tanpa partisipasi yang setara, musyawarah mudah berubah menjadi panggung legitimasi elite lokal.
Membaca keadilan desa
Chōra Demokratik juga membutuhkan landasan teori keadilan dan kritik terhadap kekuasaan. John Rawls, melalui A Theory of Justice (1971), mengembangkan prinsip perbedaan yang menegaskan bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat terbesar bagi kelompok masyarakat yang paling kurang beruntung.
Dalam konteks desa, pembangunan tidak cukup diukur berdasarkan pertumbuhan ekonomi, besarnya anggaran, atau megahnya infrastruktur. Ukuran yang lebih mendasar adalah apakah petani kecil, keluarga miskin, masyarakat adat, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan memperoleh kesempatan hidup yang lebih baik.
Sementara itu, Michel Foucault melalui konsep governmentality mengingatkan bahwa kekuasaan tidak hanya bekerja melalui larangan dan paksaan, tetapi juga melalui administrasi, pendataan, regulasi, indikator pembangunan, serta pembentukan perilaku masyarakat.
Administrasi desa memang diperlukan. Namun, persoalan muncul ketika masyarakat hanya diperlakukan sebagai objek pendataan, penerima bantuan, dan sasaran program pemerintah. Warga kehilangan posisi sebagai subjek yang mempunyai kemampuan berpikir, mengkritik, dan menentukan kebijakan.
Adam Smith, melalui The Theory of Moral Sentiments (1759), juga mengingatkan bahwa kehidupan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari simpati, kepatutan, dan pertimbangan moral. Keuntungan ekonomi tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan desa. Kebijakan ekonomi harus mempertimbangkan kesejahteraan manusia, solidaritas sosial, dan tanggung jawab terhadap sesama.
Ketiga pemikiran tersebut memperlihatkan bahwa desa membutuhkan demokrasi yang tidak hanya prosedural, tetapi juga substantif: demokrasi yang menghadirkan keadilan, membatasi kekuasaan, dan memperkuat kehidupan sosial.
Menuju desa welfare
Chōra Demokratik harus diarahkan pada pembangunan Desa Welfare, yaitu desa yang menjadikan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama pemerintahan.
Gagasan ini dapat didialogkan dengan pemikiran Amartya Sen dalam Development as Freedom (1999). Sen menjelaskan bahwa pembangunan seharusnya memperluas kebebasan substantif manusia untuk menjalani kehidupan yang mereka nilai berharga.
Artinya, pembangunan bukan hanya persoalan bertambahnya pendapatan atau tersedianya infrastruktur. Pembangunan harus memperluas kemampuan masyarakat untuk memperoleh pendidikan, pelayanan kesehatan, pekerjaan layak, pangan, kebebasan berpendapat, dan kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan sosial.
Desa Welfare bukan desa yang sekadar memiliki kantor pemerintahan megah, jalan yang mulus, atau bangunan fisik yang banyak. Ia adalah desa yang masyarakatnya hidup sehat, memperoleh pendidikan, mempunyai sumber penghidupan yang layak, terlindungi secara sosial, dan memiliki lingkungan yang sehat.
Kesejahteraan bukan kemurahan hati kepala desa atau pemerintah pusat. Kesejahteraan merupakan orientasi keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Baca juga tulisan lainnya:
- Nuca Lale dan Kebijaksanaan Ekologis Orang Manggarai Flores
- “Neka Lage Lege”: Filsafat Batas dan Etika Kecukupan dalam Kebudayaan Manggarai
- Ganggakrasi, Ketika Kekuasaan Menolak Kebenaran
Hannah Arendt, dalam The Human Condition (1958), menekankan pentingnya ruang publik sebagai tempat manusia bertindak, berbicara, dan membangun kehidupan politik bersama. Ruang publik memungkinkan manusia hadir sebagai warga negara yang setara.
Gagasan tersebut memperkuat kedudukan desa dalam republik. Desa harus menjadi ruang publik tempat masyarakat dapat berbicara, berbeda pendapat, mengkritik kekuasaan, dan mengambil keputusan bersama. Tanpa partisipasi masyarakat, demokrasi mudah dikuasai oleh elite politik dan kepentingan ekonomi.
Dalam konteks Indonesia, penguatan desa juga memiliki landasan konstitusional. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu, Pasal 28I ayat (3) memberikan pengakuan terhadap identitas budaya dan hak masyarakat tradisional.
Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa keberagaman kehidupan masyarakat lokal merupakan bagian penting dari bangunan konstitusional Indonesia. Oleh karena itu, desa harus memperoleh ruang untuk mengembangkan kelembagaan, kebudayaan, ekonomi, dan tata kelola berdasarkan kebutuhan masyarakatnya, dalam kerangka konstitusi dan hukum nasional.
Desa yang kuat akan memperkuat republik. Sebaliknya, desa yang kehilangan kemandirian, sumber daya, dan kemampuan menentukan masa depannya akan membuat demokrasi nasional kehilangan fondasi sosialnya.
Berakar dari desa
Pada akhirnya, Chōra Demokratik merupakan tawaran pemikiran untuk mengembalikan desa ke pusat pembicaraan mengenai demokrasi dan kehidupan bernegara.
Gagasan ini menyatukan kedaulatan rakyat, keadilan ekologis, demokrasi partisipatif, dan kesejahteraan sosial dalam satu kerangka filosofis. Desa bukan sekadar tempat berlangsungnya administrasi pemerintahan, melainkan ruang ontologis tempat nilai-nilai republik memperoleh kehidupan konkret.
Demokrasi tidak cukup dibangun dari atas melalui konstitusi, undang-undang, dan lembaga negara. Demokrasi harus tumbuh dari bawah melalui kesadaran masyarakat, kebebasan warga, solidaritas sosial, dan kemampuan mengelola kehidupan bersama.
Karena itu, ukuran keberhasilan republik bukan hanya seberapa kuat pemerintah pusat, seberapa besar pertumbuhan ekonomi, atau seberapa banyak investasi yang masuk. Ukurannya juga harus dilihat dari seberapa berdaulat masyarakat desa dalam menentukan masa depannya, seberapa adil sumber daya dikelola, dan seberapa sejahtera kehidupan warganya.
Chōra Demokratik mengajarkan bahwa desa bukan pinggiran republik, melainkan fondasi ontologis, sosial, dan moral bagi keberadaan republik itu sendiri.
Republik yang kuat harus berakar pada desa yang berdaulat. Desa yang demokratis akan melahirkan warga negara yang merdeka. Dan warga negara yang merdeka merupakan fondasi bagi negara yang adil. Sebab, republik yang mengabaikan desa sesungguhnya sedang mengabaikan fondasi moral dan sosial yang menopang keberadaannya. (*)
There is no ads to display, Please add some