Oleh: Djoko Setijowarno, Akademisi Program Studi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat
beritabernas.com – Kepemimpinan publik tidak hanya diuji melalui kebijakan yang dibuat, tetapi juga melalui keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya tercermin dari pilihan transportasi pejabat saat berangkat bekerja. Ketika pejabat terbiasa menggunakan transportasi publik, mereka tidak sekadar menghemat anggaran dan mengurangi emisi, tetapi juga menunjukkan kesediaan untuk berbagi ruang dengan masyarakat yang dilayaninya.
Di sejumlah negara Eropa, penggunaan bus, kereta, trem, dan sepeda oleh pejabat publik merupakan bagian dari budaya mobilitas yang didukung sistem transportasi terintegrasi. Kebiasaan tersebut ditopang infrastruktur yang memadai, layanan yang dapat diandalkan, serta budaya politik yang menekankan kesederhanaan dan akuntabilitas. Transportasi publik tidak dipandang sebagai pilihan bagi kelompok masyarakat tertentu, melainkan sebagai fasilitas bersama.
Di Swedia, misalnya, prinsip lagom-secukupnya dan tidak berlebihan-sering dikaitkan dengan kesederhanaan hidup. Di Belanda, budaya bersepeda telah menjadi bagian penting dari mobilitas sehari-hari, termasuk di kalangan pejabat. Sementara itu, di Jerman, jaringan kereta api menjadi salah satu pilihan untuk perjalanan antarkota. Meskipun fasilitas dan pengaturan keamanan pejabat berbeda di setiap negara, penggunaan transportasi publik memperlihatkan bahwa jabatan tidak selalu harus identik dengan kendaraan dinas dan pengawalan mencolok.
Ada sejumlah pelajaran penting dari praktik tersebut. Pertama, transportasi publik mencerminkan prinsip kesetaraan. Pejabat dan warga menggunakan fasilitas yang sama sehingga kualitas layanan menjadi kepentingan bersama. Kedua, transportasi publik dapat meningkatkan efisiensi anggaran karena mengurangi ketergantungan pada kendaraan dinas, bahan bakar, dan kebutuhan operasional perjalanan tertentu. Ketiga, penggunaan angkutan umum dan sepeda berpotensi menekan kemacetan serta emisi gas rumah kaca, terutama jika didukung layanan yang aman, nyaman, terjangkau, dan terintegrasi.
Keempat, perjalanan dengan transportasi publik membuka kesempatan bagi pejabat untuk melihat langsung persoalan yang dihadapi pengguna. Kepadatan penumpang, waktu tunggu, akses bagi penyandang disabilitas, kenyamanan halte, hingga ketepatan jadwal merupakan bagian dari pengalaman yang sulit dipahami hanya melalui laporan administratif. Pengalaman tersebut dapat menjadi masukan nyata untuk memperbaiki kebijakan.
Jakarta dan tantangan keteladanan pejabat
Indonesia memiliki peluang untuk membangun budaya kepemimpinan serupa. Jakarta, sebagai pusat pemerintahan dan kegiatan ekonomi, telah mengembangkan berbagai moda transportasi publik, mulai dari Transjakarta, MRT, LRT, hingga KRL Commuter Line. Keterhubungan antarmoda dan perluasan jangkauan layanan menjadi modal penting untuk mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi.
Dalam naskah ini, penulis merujuk survei majalah Time Out tahun 2026 yang menempatkan Jakarta pada peringkat ke-15 kota dengan transportasi umum terbaik di dunia, meningkat dari peringkat ke-17 pada tahun sebelumnya. Angka tersebut perlu dibaca bersama indikator dan metodologi surveinya. Pengakuan terhadap layanan transportasi publik tidak serta-merta berarti seluruh persoalan mobilitas Jakarta telah terselesaikan. Keterjangkauan, kepadatan penumpang, akses menuju halte dan stasiun, serta integrasi antarmoda tetap perlu menjadi perhatian.
Baca juga:
- Evaluasi 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Ketimpangan Infrastruktur dan Keselamatan Transportasi Masih Membayangi Indonesia (Bagian 1)
- Evaluasi 2 Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran: Transportasi Umum, Ujian Komitmen Pemerataan Pembangunan (Bagian 2-Habis)
Ketersediaan transportasi publik yang semakin luas semestinya diikuti perubahan perilaku, terutama di kalangan pejabat yang memiliki kewenangan menentukan arah kebijakan. Pemerintah tidak cukup hanya membangun infrastruktur dan mengimbau masyarakat meninggalkan kendaraan pribadi. Keteladanan para pengambil keputusan diperlukan agar kebijakan tersebut memiliki legitimasi sosial.
Salah satu langkah yang dapat dipertimbangkan ialah mendorong pejabat kementerian dan lembaga menggunakan transportasi publik untuk perjalanan dinas dalam kota yang memungkinkan, dengan tetap memperhatikan kebutuhan keamanan, kondisi kesehatan, dan tugas kedinasan. Pada kegiatan pemerintahan tertentu, penggunaan angkutan umum dapat dijadikan agenda percontohan, disertai evaluasi mengenai waktu tempuh, kenyamanan, biaya, dan kendala perjalanan.
Di lingkungan aparatur sipil negara (ASN), gerakan penggunaan transportasi publik secara berkala juga dapat diperluas. Pengalaman kebijakan penggunaan transportasi umum pada hari tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat menjadi bahan evaluasi bagi kementerian dan lembaga. Penerapannya perlu disertai dukungan akses menuju halte atau stasiun, pengaturan jam kerja yang adaptif, serta pemantauan hasil secara terukur.
Kebijakan semacam ini tidak boleh berhenti sebagai seremoni atau simbol politik. Keberhasilannya perlu dinilai dari perubahan penggunaan kendaraan, efisiensi biaya perjalanan, penurunan emisi, dan peningkatan kualitas layanan. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa transportasi publik dapat digunakan oleh semua kelompok masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, lansia, perempuan, dan warga yang tinggal jauh dari pusat kota.
Keteladanan sebagai instrumen perubahan
Membumikan kepemimpinan melalui transportasi publik pada dasarnya merupakan upaya menyelaraskan kebijakan dengan perilaku. Pejabat yang mendorong masyarakat beralih ke angkutan umum perlu bersedia merasakan sendiri kualitas layanan yang tersedia. Dari pengalaman tersebut, kebijakan dapat dibangun berdasarkan kebutuhan nyata pengguna, bukan semata-mata asumsi dari balik meja kerja.
Tentu, penggunaan transportasi publik bukan satu-satunya ukuran kualitas kepemimpinan. Faktor keamanan, tuntutan pekerjaan, dan kondisi wilayah tetap harus diperhitungkan. Namun, ketika pilihan tersebut memungkinkan, keteladanan pejabat dapat memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus menunjukkan bahwa fasilitas publik merupakan tanggung jawab bersama.
Transportasi publik yang baik membutuhkan lebih dari sekadar anggaran dan teknologi. Ia memerlukan keberpihakan kebijakan, konsistensi pelaksanaan, dan kesediaan para pemimpin untuk menjadi bagian dari perubahan. Ketika pejabat bersedia berbagi ruang dengan warga, mereka tidak hanya sedang menempuh perjalanan menuju kantor, tetapi juga sedang membangun budaya pemerintahan yang lebih setara, efisien, dan peduli lingkungan.
Pada akhirnya, kepemimpinan yang membumi bukanlah kepemimpinan yang sekadar menyerukan perubahan, melainkan yang berani memulainya dari diri sendiri. (*)
There is no ads to display, Please add some