Oleh: Djoko Setijowarno, Akademisi Program Studi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI)
beritabernas.com – Di tengah geliat pembangunan kota dan ambisi kemajuan bangsa, mobilitas masyarakat kerap dipandang sebatas persoalan teknis untuk mengurai kemacetan. Padahal, bagi kelompok miskin dan rentan, ketersediaan transportasi umum merupakan kebutuhan mendasar.
Akses terhadap angkutan umum menentukan kesempatan seseorang untuk bekerja, memperoleh pendidikan, mengakses layanan kesehatan, dan meningkatkan taraf hidup. Sebaliknya, keterbatasan transportasi dapat mempersempit peluang ekonomi sekaligus menambah beban pengeluaran rumah tangga.
Karena itu, transportasi umum tidak semestinya dipandang sebagai layanan tambahan. Pemerintah perlu menjamin ketersediaannya melalui kebijakan dan dukungan pembiayaan yang memadai. Salah satu instrumen yang perlu dipertimbangkan adalah mandatory spending, yakni pengalokasian anggaran yang diwajibkan untuk membiayai sektor tertentu.
Kewajiban pemerintah menyediakan angkutan umum sebenarnya telah diatur dalam Pasal 139 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Pemerintah bertanggung jawab menjamin tersedianya angkutan umum antarkota antarprovinsi dan lintas batas negara. Pemerintah provinsi bertanggung jawab atas layanan antarkota dalam provinsi, sedangkan pemerintah kabupaten/kota menjamin layanan di wilayahnya masing-masing. Namun, amanat tersebut belum sepenuhnya diwujudkan dalam layanan transportasi umum yang memadai.
Layanan terbatas, pembiayaan belum terjamin
Hingga akhir 2026, baru sekitar 46 dari 552 pemerintah daerah atau 8 persen yang menghadirkan layanan transportasi umum modern melalui skema pembelian layanan (buy the service). Keterbatasan kapasitas fiskal dan belum kuatnya kemauan politik (political will) kepala daerah menjadi hambatan dalam memperluas layanan tersebut.
Sejumlah provinsi telah mengembangkan layanan angkutan umum, antara lain TransJakarta, Trans Koetaradja, Trans Jateng, Trans Jogja, Trans Jatim, Trans Siginjai, Trans Sarbagita, Trans Banjarbakula, Trans NKRI, Trans Sulsel, Metro Jabar Trans, Trans Banten, dan BRT Mebidang.
Selain itu, sejumlah kota dan kabupaten juga menyediakan layanan dengan dukungan APBD, seperti Trans Padang, Trans Pekanbaru, Trans Batam, Trans Musi Jaya, Trans Tayo, Trans Pakuan, Batik Solo Trans, Trans Semarang, Suroboyo Bus, Trans Kediri, Trans Palu, Trans Banyumas, dan Trans Sembada di Kabupaten Sleman.
Baca juga:
- Kecelakaan Angkutan Barang: Bongkar Kegagalan Sistem Keselamatan, Bukan Hanya Menjerat Sopir
- ODOL: Ancaman Keselamatan yang Membutuhkan Integrasi Data Lintas Instansi
- Alarm Tata Kelola Transportasi Umum: Hikmah di Balik Penghentian Sementara Feeder LRT Sumatera Selatan
Keberadaan layanan tersebut menunjukkan pentingnya peran pemerintah daerah. Namun, keberlanjutannya tidak cukup hanya mengandalkan inisiatif dan kemampuan fiskal masing-masing daerah. Diperlukan kepastian pembiayaan agar layanan angkutan umum tidak mudah terhenti ketika terjadi perubahan prioritas anggaran.
Sejauh ini, baru tiga pemerintah daerah yang disebut memiliki payung hukum berupa peraturan daerah untuk menjamin pembiayaan angkutan umum, yaitu Kota Pekanbaru, Kota Semarang, dan Kota Batam.
Kota Pekanbaru melalui Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 mengatur pembiayaan penyelenggaraan angkutan umum massal maksimal sebesar 5 persen dari APBD atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Sementara itu, Pasal 140 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2024 mengatur alokasi subsidi angkutan massal paling sedikit 5 persen dari APBD berdasarkan RPJMD. Kedua daerah ini memberikan contoh bahwa kepastian pembiayaan dapat diperkuat melalui regulasi.
Transportasi umum dan neban masyarakat miskin
Angkutan umum tidak hanya berfungsi mengurangi kemacetan, tetapi juga berkaitan erat dengan upaya penanggulangan kemiskinan. Keterbatasan akses transportasi membuat masyarakat sulit menjangkau tempat kerja, sekolah, fasilitas kesehatan, dan peluang ekonomi.
Hasil perhitungan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru pada 2023 menunjukkan bahwa dengan asumsi upah minimum kota sebesar Rp 3,1 juta, masyarakat mengeluarkan sekitar Rp 1,06 juta per bulan untuk mobilitas atau setara 34 persen dari penghasilan. Pengeluaran tersebut mencakup biaya modal kendaraan Rp 500 ribu, bahan bakar Rp 250 ribu, perawatan Rp 100 ribu, parkir Rp 90 ribu, dan administrasi Rp 20 ribu.
Temuan tim Jurnalisme Data Harian Kompas yang dipublikasikan melalui Kompas.id pada 26 Februari 2024 juga menunjukkan besarnya pengeluaran masyarakat untuk transportasi. Kelompok calon kelas menengah mengeluarkan Rp 1,58 juta per bulan untuk cicilan kendaraan, Rp 504.822 untuk sewa rumah, dan Rp 228.378 untuk bensin. Pada kelompok kelas menengah, pengeluaran kendaraan bermotor mencapai Rp 5,89 juta per rumah tangga per bulan, sewa rumah Rp 1,01 juta, dan BBM Rp 505.620.
Besarnya pengeluaran tersebut memperlihatkan bahwa transportasi menjadi salah satu beban utama rumah tangga. Ketika angkutan umum tidak tersedia atau tidak terjangkau, masyarakat semakin bergantung pada kendaraan pribadi dan harus menanggung sendiri biaya mobilitasnya.
Transportasi daring juga menjadi bagian dari dinamika biaya mobilitas. Persoalan tarif, potongan, dan pembagian pendapatan antara aplikator dan pengemudi perlu mendapat perhatian agar layanan tetap terjangkau bagi masyarakat sekaligus memberikan perlindungan yang layak bagi pengemudi.
Guru Besar Transportasi Universitas Gadjah Mada Prof Danang Parikesit dalam FGD Arah Pembangunan Transportasi Darat yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, menyampaikan bahwa biaya transportasi masyarakat telah mencapai 40 persen dan berpotensi mendorong pemiskinan.
Bagi masyarakat miskin, keterbatasan pendapatan membuat kesempatan meningkatkan kapasitas diri semakin sempit. Tanpa akses transportasi yang memadai, peluang mencari pekerjaan lebih baik, memperoleh pendidikan, dan menjangkau layanan kesehatan menjadi terbatas. Angkutan umum yang terjangkau dapat memperluas kesempatan tersebut dan membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Mandatory spending sebagai kepastian pembiayaan
Sudah saatnya ketentuan wajib pengalokasian anggaran transportasi umum dimasukkan dalam revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah, alokasi yang diusulkan sebesar 5 persen dari APBD kota, 3 persen dari APBD kabupaten, dan 3 persen dari APBD provinsi.
Selain itu, diusulkan alokasi sebesar 3 persen dari APBN untuk mendukung subsidi angkutan umum nasional. Pembiayaan ini dapat diarahkan bagi angkutan umum perkotaan, angkutan barang, kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN), serta angkutan perintis di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Dukungan juga diperlukan bagi kawasan transmigrasi, daerah penghasil mineral, pulau-pulau kecil, dan kawasan perbatasan yang menghadapi keterbatasan akses transportasi.
Melalui mandatory spending, pembiayaan transportasi umum diharapkan tidak lagi sepenuhnya bergantung pada perubahan prioritas anggaran tahunan. Pemerintah pusat dan daerah memiliki dasar yang lebih kuat untuk menjamin keberlanjutan layanan, memperluas jangkauan, dan menjaga keterjangkauan tarif.
Sudah saatnya negara memandang transportasi publik bukan sebagai barang mewah atau sekadar program yang dibiayai dari sisa anggaran. Transportasi umum merupakan kebutuhan dasar masyarakat dan bagian penting dari upaya mewujudkan keadilan sosial.
Melalui kepastian hukum dalam revisi UU LLAJ dan komitmen pembiayaan yang berkelanjutan dari pusat hingga daerah, transportasi umum dapat menjadi instrumen nyata untuk mengurangi beban biaya hidup, memperluas kesempatan ekonomi, dan mencegah masyarakat terjerat kemiskinan struktural. (*)
There is no ads to display, Please add some