Oleh: Djoko Setijowarno, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI)
beritabernas.com – Kemacetan Jakarta tidak lagi cukup dijawab dengan membatasi kendaraan berdasarkan angka terakhir pelat nomor. Setelah hampir satu dekade diterapkan, kebijakan Ganjil-Genap (Gage) perlu ditempatkan kembali sebagai kebijakan transisi, bukan solusi akhir persoalan mobilitas perkotaan. Evaluasi terhadap efektivitasnya menjadi penting ketika pertumbuhan kendaraan, perubahan perilaku perjalanan, dan kebutuhan mobilitas warga terus berkembang.
Gage mulai diterapkan pada 2016 sebagai pengganti sistem 3-in-1. Kebijakan ini memang memberikan ruang bagi lalu lintas untuk tetap bergerak pada sejumlah koridor utama, terutama pada jam sibuk. Namun, efektivitas tersebut tidak serta-merta berarti persoalan kemacetan Jakarta telah terselesaikan.
Persoalannya, pembatasan berdasarkan pelat nomor lebih banyak mengendalikan kapan dan di mana kendaraan tertentu boleh melintas, bukan mengendalikan pertumbuhan penggunaan kendaraan pribadi secara keseluruhan.
Ketika pembatasan melahirkan adaptasi
Kebijakan transportasi selalu berhadapan dengan perilaku penggunanya. Ketika aturan berlangsung dalam waktu panjang, masyarakat akan beradaptasi. Dalam konteks Gage, adaptasi dapat berupa perubahan waktu perjalanan, pemilihan rute alternatif, hingga penggunaan kendaraan lain.
Pembatasan di koridor tertentu juga berpotensi mendorong perpindahan lalu lintas ke ruas jalan yang tidak terkena Gage. Kemacetan tidak selalu hilang, tetapi dapat bergeser dari koridor utama menuju jalan alternatif dan kawasan di sekitarnya.
Gage juga memiliki keterbatasan karena hanya berlaku terhadap kendaraan roda empat atau lebih, sementara sepeda motor tidak termasuk objek pembatasan tersebut. Ketika ruang jalan yang tersedia tetap terbatas, pertumbuhan kendaraan pribadi-baik mobil maupun sepeda motor-tetap menjadi tekanan terhadap kapasitas jaringan jalan.
Adaptasi lain adalah perubahan waktu perjalanan. Sebagian pengguna kendaraan memilih berangkat lebih awal atau pulang lebih larut untuk menghindari periode pembatasan. Jika tidak diikuti kebijakan lain, kondisi ini tidak otomatis mengurangi kebutuhan perjalanan dengan kendaraan pribadi.
Di sisi lain, pelanggaran berupa penggunaan pelat nomor yang tidak sesuai ketentuan juga menjadi tantangan tersendiri bagi pengawasan. Artinya, efektivitas Gage bukan hanya persoalan desain aturan, tetapi juga kemampuan sistem pengawasan mendeteksi dan menindak pelanggaran secara konsisten.
Karena itu, evaluasi Gage perlu bergerak dari pertanyaan “apakah kemacetan berkurang?” menuju pertanyaan yang lebih mendasar: apakah kebijakan tersebut berhasil mengubah perilaku mobilitas warga dari kendaraan pribadi menuju transportasi publik?
Baca juga:
- Mengintegrasikan Angkutan Umum ke Kawasan Permukiman
- Menagih Komitmen Reformasi di Hari Perhubungan Nasional
- Menagih Janji Konektivitas Perbatasan: Menyelamatkan Krayan dari Keterisolasian Multidimensi
Di sinilah Jakarta membutuhkan perubahan pendekatan. Pembatasan kendaraan berdasarkan nomor pelat dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari kebijakan transisi, tetapi penyelesaian persoalan kemacetan membutuhkan instrumen yang mampu memengaruhi keputusan warga dalam menggunakan kendaraan pribadi.
Salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan adalah Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar elektronik. Berbeda dengan Gage yang menentukan kendaraan berdasarkan pelat nomor, ERP memberikan disinsentif ekonomi berdasarkan penggunaan jalan pada lokasi dan waktu tertentu.
Pendekatan ini dapat membuat biaya penggunaan kendaraan pribadi lebih mencerminkan tekanan yang ditimbulkannya terhadap ruang jalan. Namun, penerapannya harus disertai transparansi tarif, penggunaan teknologi yang andal, perlindungan bagi kelompok masyarakat tertentu, serta kejelasan penggunaan penerimaan untuk peningkatan transportasi publik.
Instrumen lain adalah kebijakan parkir. Tarif parkir yang lebih tinggi di kawasan pusat kegiatan, terutama wilayah yang telah memiliki akses transportasi publik memadai, dapat menjadi bagian dari strategi mengendalikan penggunaan kendaraan pribadi.
Namun, disinsentif tidak akan efektif jika tidak tersedia alternatif yang layak. Karena itu, penguatan transportasi publik harus berjalan bersamaan: memperluas cakupan layanan TransJakarta, memperkuat konektivitas MRT dan LRT, serta memperbaiki layanan pengumpan dan akses first mile–last mile.
Warga tidak cukup hanya diberi pesan untuk meninggalkan kendaraan pribadi. Mereka membutuhkan pilihan transportasi yang aman, nyaman, terjangkau, terintegrasi, dan dapat diandalkan.
Jakarta membutuhkan perubahan paradigma
Kemacetan adalah persoalan tata kelola mobilitas, bukan semata-mata persoalan jumlah kendaraan di satu ruas jalan. Karena itu, kebijakan transportasi Jakarta perlu bergerak dari sekadar mengatur kendaraan menuju mengelola permintaan perjalanan.
Dalam perspektif tersebut, Ganjil-Genap tidak harus dipandang sebagai kebijakan yang gagal. Ia telah menjadi salah satu instrumen pengendalian lalu lintas selama hampir satu dekade. Namun, setiap kebijakan publik memiliki siklus evaluasi. Ketika karakter mobilitas masyarakat berubah, instrumennya pun perlu disesuaikan.
Masa depan transportasi Jakarta bukan sekadar memilih antara Ganjil dan Genap. Tantangan sebenarnya adalah bagaimana membangun sistem yang membuat warga memiliki alasan kuat untuk meninggalkan kendaraan pribadi.
Peralihan menuju ERP, pengendalian parkir, dan penguatan transportasi publik karena itu perlu dirancang sebagai satu kesatuan kebijakan. Jakarta tidak cukup hanya mengurai kemacetan; Jakarta perlu mengubah cara warganya bergerak. (*)
There is no ads to display, Please add some