beritabernas.com – Gerakan Rakyat untuk Demokrasi dan Keadilan (Garda) akan menggelar aksi teaterikal di halaman KPU DIY Jalan Ipda Tut Harsono Timoho Yogyakarta, pada Selasa 20 Februari 2024 pukul 11.00 WIB.
Garda akan menyelenggarakan pelajaran matematika yang baik dan benar sebagai bentuk kritik terhadap praktek penggelembungan suara dalam sistem rekapitulasi (Sirekap suara KPU. Komisioner KPU diundang mengikuti pelajaran matenatika.
Menurut Agus Sunandar, Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi, dalam aksi ini Garda membawa sejumlah buku pelajaran matematika yang akan diserahkan kepada KPU. Dengan buku tersebut KPU diharapkan semakin cerdas dalam penguasaan ilmu matematika sehingga dapat melakukan penghitungan rekapitulasi suara dengan benar.
BACA JUGA:
- Petisi Pojok Beteng Jogja Istimewa: Tolak Hasil Pilpres 2024
- Sirekap KPU Memang Memiliki Banyak “Kelebihan”
- Investigasi Digital Forensik atas Aplikasi Sirekap KPU
Agus Sunandar mengungkapkan latar belakang diadakannya aksi tersebut. Dikatakan, pemungutan suara pemilihan presiden (Pilpres) 14 Februari 2024 menuai kecaman publik luas. Alih-alih memungkasi ketegangan politik dari adanya kontestasi, Pemilu kali ini justru memicu ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja KPU dan Bawaslu.
Penyebabnya macam-macam, mulai dari banyaknya kertas suara yang sudah dicoblos, kurangnya kertas suara, maraknya politik uang hingga temuan penggelembungan suara dalam proses rekapitulasi penghitungan suara. “Tak ayal Pemilu kali ini dinilai paling buruk dalam sejarah Indonesia,” kata Agus Sunandar dalam siaran pers yang diterima beritabernas.com, Selasa 20 Pebruari 2024.
Dikatakan, proses Pemilu 2024 sendiri sudah diawali dengan preseden buruk. Sidang Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dan sidang Dewan Kehormatan KPU, sama-sama memutuskan MK dan KPU telah melakukan pelanggaran berat etika dan moral dalam proses pendaftaran cawapres sang putra Presiden.
Berbagai preseden negatif juga muncul seperti mobilisasi perangkat desa untuk mendukung paslon tertentu, presiden tanpa rasa malu menabrak aturan untuk netral, melakukan politisasi bansos, keterlibatan pejabat publik berkampanye, termasuk adanya intimidasi aparat.
Paling mutakhir adalah kisruh penggelembungan penghitungan suara. Sistem rekapitulasi suara KPU (Sirekap) tiba-tiba secara ajaib melonjakkan suara pasangan tertentu bahkan banyak kasus ditemukan perolehan suara paslon tertentu melampui jumlah pemilih. Sirekap pun diplesetkan publik sebagai Simark-up. Semua hal itu dilakukan terstruktur, sistematis dan masif.
Menurut Agus, Gerakan Reformasi 1998 yang salah satunya mengamanatkan penguatan instrumen hukum dan penguatan pelembagaan demokrasi dilandasi semangat anti korupsi, kolusi serta nepotisme termasuk penuntasan kasus pelanggaran HAM berat kini secara terang-terangan dicederai oleh pemerintahan Joko Widodo.
Rakyat hanya bisa menonton kegilaan sistemik ini dengan nelangsa. Suara lantang kalangan sivitas akademika, para guru besar, rektor, termasuk gerakan kelompok-kelompok civil society, tokoh-tokoh bangsa, kalangan media massa, bahwa telah terjadi kemerosotan kehidupan bernegara, berbangsa dan berdemokrasi tak didengar presiden.
Suara-suara kritis ini dianggap seperti gonggongan anjing, sementara rombongan kafilah tetap melenggang berlalu. Padahal kritik dan koreksi adalah sarana majunya demokrasi. (lip)
There is no ads to display, Please add some