Terkait Pengunduran Diri Wapres Gibran, ISKA: Momen Penting bagi Kehidupan Kemokrasi dan Tata Kelola Ketatanegaraan Indonesia

beritabernas.com – Ikatan Sarjana Katolik (ISKA) Indonesia memandang pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia merupakan momentum penting bagi kehidupan demokrasi dan tata kelola ketatanegaraan Indonesia.

Namun, sebagai organisasi intelektual Katolik yang memiliki tanggung jawab moral dan kebangsaan, ISKA memandang momentum ini hendaknya tidak semata-mata dibaca sebagai dinamika pergantian kepemimpinan, tetapi juga sebagai kesempatan untuk memperkuat kualitas demokrasi, memperbaiki tata kelola pemerintahan dan meneguhkan kembali etika kehidupan berbangsa dan bernegara.

ISKA tidak menempatkan diri sebagai bagian dari kepentingan politik praktis maupun kelompok politik tertentu, namun mengambil posisi sebagai bagian dari masyarakat sipil yang berkepentingan terhadap tegaknya konstitusi, berjalannya demokrasi yang sehat, terpeliharanya supremasi hukum dan terwujudnya kesejahteraan rakyat.

“Kami meyakini bahwa Indonesia membutuhkan pemimpin yang mampu menyatukan, bukan memecah belah; mengutamakan pengabdian, bukan kepentingan kekuasaan; dan menghadirkan keadilan dan kesejahteraan, bukan sekadar janji politik. Demokrasi harus dijaga, konstitusi harus dihormati, kekuasaan harus dipertanggungjawabkan dan martabat manusia harus senantiasa dimuliakan,” kata Ir Luky A Yusgiantoro BSc MSc MSpec PhD IPU, Ketua Presidium ISKA, dalam pernyataan sikap yang disampaikan kepada media massa, termasuk beritabernas.com, pada Minggu 22 November 2026.

Menurut Luky A Yusgiantoro, Ketua Presidium ISKA, pernyataan sikap berjudul Menjaga Konstitusi, Merawat Demokrasi dan Mengutamakan Kepentingan Bangsa ini dikeluarkan setelah mencermati perkembangan politik dan ketatanegaraan nasional, khususnya menyikapi pengunduran diri Wakil Presiden Republik Indonesia.

Baca juga:

Dalam situasi yang memerlukan kejernihan berpikir dan kedewasaan berpolitik, ISKA menegaskan bahwa setiap dinamika kekuasaan harus ditempatkan dalam kerangka konstitusi, etika kehidupan berbangsa, serta kepentingan rakyat dan negara. Demokrasi tidak boleh berhenti pada pergantian atau perebutan kekuasaan, tetapi harus senantiasa menjamin tegaknya hukum, keadilan, martabat manusia, dan kesejahteraan bersama.

Terkait hal itu, ISKA menyampaikan sikap dan pandangan. Pertama, setiap perubahan dalam struktur kepemimpinan nasional harus diselesaikan melalui mekanisme konstitusional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengisian jabatan Wakil Presiden yang mengalami kekosongan hendaknya dilaksanakan secara tertib, transparan, akuntabel dan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. ISKA berharap seluruh lembaga negara yang memiliki kewenangan dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional, independen, serta mengutamakan kepentingan bangsa. Kepastian konstitusional merupakan fondasi penting bagi keberlangsungan pemerintahan dan terpeliharanya kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Kedua, ISKA berpandangan bahwa kepemimpinan nasional bukan semata-mata persoalan jabatan dan legitimasi politik, melainkan amanah konstitusional dan tanggung jawab moral kepada rakyat. Oleh karena itu, proses pengisian jabatan Wakil Presiden perlu mempertimbangkan secara sungguh-sungguh integritas, kapasitas, kompetensi, rekam jejak, serta komitmen terhadap demokrasi, supremasi hukum, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang tidak hanya memiliki kemampuan menjalankan pemerintahan, tetapi juga mampu membangun kepercayaan, merawat keberagaman, memperkuat persatuan, dan menghadirkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat,” tegas ISKA.

Ketiga, ISKA mengingatkan bahwa stabilitas politik dan kepastian hukum merupakan prasyarat penting bagi keberlanjutan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, serta terciptanya iklim usaha dan investasi yang sehat. Dinamika politik yang tidak dikelola secara bijaksana berpotensi menimbulkan ketidakpastian, melemahkan kepercayaan dunia usaha, dan pada akhirnya berdampak terhadap kehidupan ekonomi masyarakat.

Karena itu, seluruh pemangku kepentingan, khususnya para pemimpin politik dan penyelenggara negara, hendaknya mengedepankan sikap kenegarawanan, menjaga kesinambungan pemerintahan, serta memastikan bahwa agenda pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Keempat, setiap dinamika politik nasional harus menjadi momentum refleksi dan pembenahan kehidupan demokrasi. Kekuasaan harus dijalankan dengan integritas, transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hukum.

Menurut ISKA, demokrasi yang sehat tidak hanya ditentukan oleh prosedur dan mekanisme pemilihan pemimpin, tetapi juga oleh kualitas etika para pemegang kekuasaan, penghormatan terhadap hak-hak warga negara, serta keberanian untuk mempertanggungjawabkan setiap keputusan publik.

ISKA menegaskan bahwa hukum harus menjadi panglima dalam kehidupan bernegara, berlaku adil bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi, dan tidak boleh diperalat untuk kepentingan kekuasaan maupun kelompok tertentu.

Kelima, ISKA mengajak seluruh elemen masyarakat, tokoh bangsa, pemimpin politik, akademisi, dan generasi muda untuk menyikapi perkembangan politik nasional secara dewasa, kritis, dan bertanggung jawab. Perbedaan pandangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari demokrasi. Namun, perbedaan tersebut harus disalurkan melalui dialog yang bermartabat, argumentasi yang rasional, serta mekanisme hukum dan konstitusional yang tersedia.

ISKA mengingatkan agar dinamika politik tidak berkembang menjadi polarisasi, permusuhan, kekerasan, maupun tindakan yang dapat mengancam persatuan dan kehidupan sosial masyarakat. Kepentingan bangsa jauh lebih besar daripada kepentingan politik sesaat.

Keenam, menurut ISKA, ukuran keberhasilan kepemimpinan dan penyelenggaraan negara bukan semata-mata stabilitas kekuasaan, melainkan sejauh mana negara mampu melindungi martabat manusia, memenuhi hak-hak warga negara, mengurangi kesenjangan, menciptakan kesempatan yang adil, dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat.

Dalam konteks tersebut, setiap keputusan politik harus diarahkan pada terwujudnya kepentingan umum, keberlanjutan pembangunan, pemerataan kesejahteraan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. ISKA mengajak seluruh penyelenggara negara untuk tidak kehilangan orientasi utama dalam menjalankan mandatnya, yaitu mengabdi kepada rakyat dan menjaga masa depan bangsa.

Pada bagian akhir pernyataannya, Ketua Presidium ISKA pun mengajak semua pihak agar bersama-sama merawat persatuan Indonesia, memperkuat kehidupan demokrasi dan memastikan bahwa setiap proses politik bermuara pada kebaikan bersama (bonum commune) demi Indonesia yang lebih adil, demokratis, bermartabat, dan sejahtera. (*/phj)


There is no ads to display, Please add some

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *