Oleh: Djoko Setijowarno, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI)
beritabernas.com – Transportasi publik yang modern dan inklusif tidak lahir dari infrastruktur fisik semata. Ia juga menuntut keberanian merangkul pelaku sejarah lokal dan mengubah posisi mereka dari pihak yang tersisih menjadi bagian dari sistem baru. Semangat itu hidup di Kabupaten Banyumas melalui Trans Banyumas, layanan yang kini menjadi urat nadi mobilitas warga.
Trans Banyumas dioperasikan oleh PT Banyumas Raya Transportasi, konsorsium yang menaungi 12 operator angkutan umum lokal terdampak program Buy The Service (BTS) dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan.
Kedua belas operator itu adalah PT Amanat Jaya, Berkah Alam Sumber Sejahtera, PT Nur Putra Jaya, KSU Trans Banyumas, Koperades, PT Jaya Mandiri Transportasi, Kopata (Angkutan Kota), PT Asli Putra Pribumi, KSU Mandiri, PT Aries Muda Sejahtera, PT Budi Jaya Transport, dan PT Teguh Muda Abadi. Dalam operasionalnya, konsorsium ini juga didukung pendanaan Bank Mandiri SME Purwokerto.
Penggabungan tersebut memberi manfaat strategis, baik bagi keberlanjutan usaha para operator maupun bagi efektivitas layanan kepada masyarakat. Pertama, pelaku usaha lokal diberdayakan dan diselamatkan. Alih-alih mematikan angkutan umum tradisional yang terdampak BTS, konsorsium merangkul 12 operator agar tetap berdaya dan ikut dalam ekosistem transportasi modern.
Baca juga:
- Kecelakaan Angkutan Barang: Bongkar Kegagalan Sistem Keselamatan, Bukan Hanya Menjerat Sopir
- ODOL: Ancaman Keselamatan yang Membutuhkan Integrasi Data Lintas Instansi
- Alarm Tata Kelola Transportasi Umum: Hikmah di Balik Penghentian Sementara Feeder LRT Sumatera Selatan
Kedua, tata kelola menjadi profesional. Kekuatan manajemen berbagai operator, seperti Kopata, Koperades, dan sejumlah PT serta KSU lokal, disatukan dalam satu badan hukum yang terstruktur. Pengelolaan armada, operasional, dan standar pelayanan pun lebih tertata.
Ketiga, sumber daya dan pembiayaan bersinergi. Dalam satu konsorsium, para operator memiliki posisi tawar dan kekuatan kolektif yang lebih besar untuk mengelola operasional yang didukung pendanaan perbankan serta skema subsidi pemerintah daerah.
Keempat, transisi layanan berjalan mulus tanpa konflik sosial. Pelibatan langsung pengusaha angkutan lokal dalam pengoperasian Trans Banyumas meminimalkan potensi gesekan atau penolakan dari moda konvensional yang ada sebelumnya.
Dukungan politik dan anggaran daerah
Keberlanjutan Trans Banyumas tidak lepas dari dukungan penuh Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono, Wakil Bupati Dwi Asih Lintarti, dan sebagian besar anggota DPRD Kabupaten Banyumas. Dukungan ini krusial karena biaya operasional layanan kini dialihkan dari APBN ke APBD. Subsidi yang dianggarkan melalui APBD diperuntukkan langsung bagi masyarakat pengguna jasa Trans Banyumas, bukan bagi operator bus.
Ketersediaan transportasi umum yang baik adalah salah satu tolok ukur negara maju. Kini transportasi umum menjadi kebutuhan dasar untuk bermobilitas, setara dengan sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Prinsip yang sama berlaku bagi daerah: wilayah yang ingin maju harus ditopang sistem transportasi publik yang memadai. Banyumas telah memulai langkah menuju daerah maju. Tugas berikutnya adalah menambah armada angkutan pengumpan (feeder) dan angkutan pedesaan agar menjangkau kawasan permukiman dan desa.
Trans Banyumas kini menjadi penunjang utama mobilitas warga yang terintegrasi dengan berbagai simpul transportasi, mulai dari Terminal Bulupitu, Terminal Kebondalem, Terminal Notog, Terminal Baturraden, dan Terminal Ajibarang, hingga Stasiun Purwokerto (Pasar Pon).
Setelah pengelolaan dialihkan ke pemerintah daerah melalui APBD, tarif integrasi dihapus. Padahal skema ini membawa banyak manfaat bagi pengguna maupun pengelolaan sistem transportasi perkotaan, sehingga layak dipertimbangkan kembali.

Manfaat pertama adalah efisiensi biaya perjalanan. Penumpang yang berpindah armada atau koridor dalam batas waktu tertentu tidak perlu membayar tarif penuh dua kali, sehingga pengeluaran transportasi harian turun signifikan. Kedua, konektivitas koridor meningkat. Penumpang lebih mudah menjangkau asal dan tujuan yang tidak berada dalam satu koridor langsung, sehingga daya jangkau jaringan melebar.
Ketiga, okupansi (load factor) naik. Perpindahan antarkoridor tanpa biaya ganda mendorong keterhubungan penumpang dan menambah jumlah pengguna harian. Keempat, ketergantungan pada kendaraan pribadi berkurang. Tarif yang efisien dan terjangkau menarik pengguna jalan beralih dari sepeda motor atau mobil pribadi ke angkutan umum.
Kelima, tarif integrasi mendukung gerakan nontunai (cashless). Bila terhubung dengan kartu uang elektronik atau QRIS, pembayaran menjadi lebih cepat dan literasi keuangan digital warga ikut terdorong. Keenam, akses publik lebih merata. Mobilitas menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pelajar, dan pekerja harian di Banyumas dan sekitarnya.
Keberhasilan Trans Banyumas membuktikan bahwa transformasi transportasi publik tidak harus meminggirkan pihak lama. Transformasi justru dapat memberdayakan mereka lewat tata kelola yang profesional. Dengan komitmen anggaran daerah yang kuat dan keterbukaan mengkaji kembali tarif integrasi, Banyumas berada di jalur yang tepat untuk menjadi teladan pengelolaan transportasi publik di Indonesia. (*)
There is no ads to display, Please add some