Oleh: Djoko Setijowarno, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegjapranata dan Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI)
beritabernas.com – Kemacetan, polusi udara, konsumsi bahan bakar, dan kecelakaan lalu lintas merupakan konsekuensi dari pertumbuhan mobilitas yang semakin tinggi. Di Jawa Tengah, persoalan tersebut semakin terasa seiring meningkatnya jumlah kendaraan pribadi dan aktivitas ekonomi antarkawasan.
Karena itu, membangun transportasi publik bukan sekadar menyediakan bus. Transportasi publik adalah bagian dari strategi mengubah cara masyarakat bergerak: dari ketergantungan pada kendaraan pribadi menuju mobilitas yang lebih aman, terjangkau, efisien, dan rendah emisi. Dalam konteks tersebut, kehadiran Trans Jateng memiliki arti penting.
Jawa Tengah menghadapi tantangan besar dalam mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi. Data BPS Jawa Tengah menunjukkan jumlah kendaraan pribadi mencapai sekitar 21 juta unit pada 2024, dengan sekitar 89 persen di antaranya sepeda motor.
Dominasi sepeda motor bukan semata-mata persoalan pilihan masyarakat. Ia juga mencerminkan kebutuhan akan transportasi yang murah, fleksibel, cepat, dan mampu menjangkau kawasan permukiman hingga pusat aktivitas.
Studi Institute for Essential Services Reform (IESR) 2026 juga menunjukkan tingginya kepemilikan kendaraan pribadi di Jawa Tengah. Sebanyak 94,5 persen responden memiliki sedikitnya satu kendaraan pribadi. Sementara 46 persen responden berpendapatan di bawah Rp 3 juta per bulan. Angka tersebut menunjukkan bahwa harga dan keterjangkauan menjadi faktor penting dalam membangun transportasi publik.
Masyarakat tidak cukup hanya diminta meninggalkan kendaraan pribadi. Mereka harus diberikan pilihan yang benar-benar layak.
Di sinilah Trans Jateng dapat memainkan peran strategis. Saat ini Trans Jateng telah beroperasi pada tujuh koridor dengan 115 unit bus. Layanan tersebut menjangkau sejumlah kawasan aglomerasi, antara lain Kedungsepur, Solo Raya, Banyumas Raya, serta Magelang-Purworejo.
Pemerintah Jawa Tengah juga telah menyiapkan pengembangan koridor baru untuk memperkuat konektivitas antardaerah. Pada 2027, misalnya, direncanakan pembukaan layanan Magelang–Magelang–Temanggung (Gelangmanggung) dengan 14 armada. Rencana tersebut sekaligus diarahkan untuk terintegrasi dengan angkutan pengumpan dan layanan transportasi lainnya.
Dari sisi keterjangkauan, tarif Trans Jateng juga menjadi daya tarik. Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/124 Tahun 2025, tarif penumpang umum ditetapkan Rp5.000, sedangkan tarif khusus Rp1.000 berlaku bagi pelajar, veteran, buruh, lansia, dan penyandang disabilitas.
Baca juga:
- Cegah Transisi Energi Memperparah Kemacetan dengan Menimbang Motor Listrik Nasional jadi Alat Transportasi
- Ketika Angkutan Pelajar Menghidupkan Kembali Angkutan Desa
- Anatomi Krisis Keselamatan Angkutan Barang
Keterjangkauan tarif penting karena transportasi publik bukan hanya persoalan mobilitas, tetapi juga keadilan sosial. Masyarakat berpenghasilan rendah justru membutuhkan transportasi yang aman dan terjangkau agar akses terhadap pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik tidak terhambat oleh biaya perjalanan.
Kinerja layanan juga menunjukkan adanya permintaan masyarakat. Data Dinas Perhubungan Jawa Tengah mencatat jutaan perjalanan telah dilayani Trans Jateng pada 2026. Data resmi per April 2026, misalnya, menunjukkan jumlah penumpang pada tujuh koridor telah mencapai jutaan perjalanan.
Bukan sekadar menambah koridor
Namun, memperbanyak bus dan koridor belum cukup. Tantangan terbesar adalah bagaimana membuat masyarakat bersedia meninggalkan kendaraan pribadi. Untuk itu, Trans Jateng perlu dikembangkan bukan sebagai layanan bus yang berdiri sendiri, melainkan sebagai sistem transportasi publik yang terintegrasi.
Integrasi menjadi kata kunci. Bus antarkawasan harus terhubung dengan angkutan pengumpan, kereta api, angkutan perkotaan, angkutan pedesaan, bahkan layanan transportasi sekolah dan kawasan wisata.
Rencana integrasi tersebut mulai terlihat dalam pengembangan Gelangmanggung. Pemerintah Jawa Tengah menyiapkan konektivitas Trans Jateng dengan angkutan pengumpan, termasuk integrasi dengan angkutan sekolah dan sistem transportasi lainnya.
Dengan demikian, perjalanan masyarakat tidak berhenti pada persoalan dari mana bus berangkat dan ke mana bus tiba, tetapi bagaimana seseorang dapat melakukan perjalanan dari rumah sampai tujuan akhir dengan mudah.
Transportasi publik juga perlu ditempatkan sebagai bagian dari kebijakan lingkungan. Sektor energi merupakan penyumbang terbesar emisi GRK Jawa Tengah. Data pemerintah provinsi menunjukkan sektor energi menyumbang 80,49 persen emisi GRK Jawa Tengah pada 2023, dengan emisi sektor energi meningkat signifikan dibandingkan 2010. Sektor ini antara lain mencakup pembangkitan listrik dan penggunaan bahan bakar, termasuk transportasi.
Karena itu, mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi merupakan bagian dari upaya mengendalikan konsumsi energi dan emisi.
Namun, transportasi publik juga harus terus bergerak menuju layanan yang semakin rendah emisi. Peremajaan armada, penggunaan teknologi kendaraan yang lebih efisien, pengelolaan operasional berbasis data, dan dalam jangka panjang transisi menuju kendaraan listrik dapat menjadi bagian dari arah tersebut.
Transportasi hijau bukan hanya soal jenis bus yang digunakan, tetapi juga berapa banyak perjalanan kendaraan pribadi yang berhasil dialihkan ke transportasi publik.
Di balik perluasan layanan terdapat persoalan yang tidak sederhana: pembiayaan. Trans Jateng merupakan layanan publik yang membutuhkan dukungan pemerintah. Tarif yang murah memang penting, tetapi keberlanjutan layanan tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada penumpang.
Karena itu, perlu dikembangkan sumber pembiayaan yang lebih beragam tanpa mengorbankan keterjangkauan tarif. Optimalisasi pendapatan non-tarif, kemitraan, iklan, serta penguatan tata kelola layanan dapat dipertimbangkan.
Pada saat yang sama, rencana penguatan kelembagaan melalui pola BLUD perlu memastikan satu prinsip utama: efisiensi tidak boleh menghilangkan fungsi pelayanan publik.
Menuju 2045
Visi transportasi Jawa Tengah tidak boleh berhenti pada tujuh koridor. Proyeksi pengembangan Trans Jateng hingga 2045 menunjukkan peluang perluasan jaringan yang jauh lebih besar. Namun, keberhasilan tidak seharusnya hanya diukur dari jumlah koridor, armada, atau penumpang.
Ukuran yang lebih penting adalah: berapa banyak perjalanan kendaraan pribadi yang berhasil dialihkan? Berapa banyak energi dan emisi yang dapat dihemat? Seberapa mudah masyarakat berpindah moda? Dan apakah masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh akses mobilitas yang lebih baik?
Pertanyaan tersebut penting agar pembangunan transportasi tidak terjebak pada pembangunan infrastruktur semata. Pada akhirnya, transportasi publik yang berhasil bukan transportasi yang sekadar tersedia, tetapi transportasi yang dipilih masyarakat.
Untuk itu, Trans Jateng perlu terus memperkuat tiga hal: hijau dalam dampak lingkungan, terjangkau dalam biaya, dan terintegrasi dalam pelayanan. Pemerintah menyediakan sistem dan infrastrukturnya. Operator memastikan layanan yang aman dan nyaman. Masyarakat merespons dengan mengubah kebiasaan perjalanan.
Jika ketiganya bergerak bersama, Trans Jateng bukan hanya menjadi moda transportasi. Ia dapat menjadi instrumen perubahan perilaku, pengendalian emisi, pemerataan akses, dan pembangunan Jawa Tengah yang lebih berkelanjutan.
Sebab transportasi masa depan bukan tentang berapa banyak kendaraan yang kita miliki, tetapi seberapa mudah kita bergerak tanpa harus selalu bergantung pada kendaraan pribadi. (*)
There is no ads to display, Please add some