beritabernas.com – Ratusan warga Yogyakarta yang berasal dari berbagai komunitas mengikuti acara Sapa Aruh: Silaturahmi dengan Komunitas Masyarakat & Warga Lintas Daerah GKR Hemas, Anggota DPD RI dari DIY, di Sasono Hinggil Dwi Abad Alun-Alun Selatan Yogyakarta, Jumat 2 Pebruari 2024.
Dalam acara sapa aruh GKR Hemas itu, warga menyampaikan uneg-uneg atau curhat terkaita berbagai masalah yang dihadapi, antara lain masalah izin makam yang sulit, UMR yang rendah, harga sewa tempat jualan yang sangat mahal dan sebagainya.
GKR Hemas yang kembali mencalonkan diri sebagai Anggota DPD RI nomor urut 4 dari DIY ini berjanji akan terjun langsung ke lapangan untuk mengecek sekaligus menemui pihak-pihak yang menangani masalah tersebut untuk mencari tahu penyebab sekaligus solusi yang tepat.
Seorang mahasiswi dari Aliansi Mahasiswa Nusantara Sri mengatakan bahwa UMR di DIY tergolong rendah dibanding daerah-daerah lain di Indonesia. Hal ini membuat banyak lulusan perguruan tinggi di DIY memilih mencari pekerjaan di luar DIY. Karena itu, Sri meminta agar UMR di DIY dinaikkan.
Menanggapi hal itu, GKR Hemas mengatakan, angka kenaikan UMR DIY yang berlaku pada tahun 2024 ini lebih tinggi, meski UMR DIY masih rendah dibanding daerah-daerah lain. Untuk tahun 2024, UMK DIY sebesar Rp 2.492.997 atau naik dibanding tahun 2023 sebesar 2.324.775.
UMK dihitung dengan mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi sebesar 5,12 persen, rasionalisasi inflasi sebesar 5,70 persen dan indeks tertentu (α) sebesar 0,30, sehingga UMK Yogyakarta tahun 2024 sebesar Rp 2.492.997.
BACA JUGA:
- Meski Diguyur Hujan Deras, Ribuan Pendukung Ganjar Mahfud Ikuti Mubeng Beteng Keraton Yogyakarta
- RA Yashinta Berkomitmen untuk Mempertahankan dan Mengoptimalkan Keistimewaan Yogyakarta
Sementara terkait keluhan seorang warga mengenai sulit dan lambatnya izin makam di Selomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, GKR Hemas mengaku prihatin dan menyesalkan hal itu bisa terjadi. “Masa orang yang sudah meninggal masih dipersulit. Kasihan,” kata GKR Hemas.
GKR Hemas mengaku akan menemui pihak-pihak yang terkait, termasuk Lurah Selomartani, untuk menanyakan langsung penyebab lambat dan sulitnya izin makam tersebut.
Pada kesempatan itu, GKR Hemas yang didampingi permaisuri Paku Alam X, Kanjeng Gusti Bendara Raden Ayu (KGBRAy) Atika Purnomowati juga prihatin adanya pemilik kos yang hanya menerima orang dari agama tertentu. Bahkan ada perumahan khusus untuk warga dari agama tertentu.
“Hal-hal seperti ini tidak boleh ada di DIY. Yogyakarta adalah kota yang toleran, menerima siapa pun dan dari mana pun dengan latar belakang apapun. Tidak boleh ada kos atau perumahan yang khusus orang-orang dari agama tertentu,” kata GKR Hemas.
Koordinator acara Widihasto Wasana Putra mengatakan, acara tersebut diikuti 20 komunitas dari berbagai lintas daerah dan lintas profesi, asosiasi, komunitas perempuan berkebaya, media dan sebagainya. Masing-masing komunitas diwakili 10 orang.
Acara tersebut sengaja diadakan untuk silaturahmi sekaligus mendengar masukan-masukan dari berbagai komunitas tentang berbagai hal selama tinggal dan berada di Yogyakarta. (lip)
There is no ads to display, Please add some