beritabernas.com – Warga Yogyakarta yang tergabung dalam Gerakan Rakyat untuk Demokrasi dan Keadilan (Garda) akan memberikan Krupuk Mlempem Award pada Kamis 22 Pebruari 2023.
Pemberian Kerupuk Melempem Award kepada Bawaslu ini sebagai simbol kinerja Bawaslu yang mlempem atas berbagai kasus pelanggaran dan kecurangan Pemilu 2024. Bawaslu sebagai instrumen demokrasi dinilai gagal menjalankan fungsinya secara optimal.
“Bawaslu tak ubahnya sekadar tukang stempel kepentingan rezim penguasa yang telah mengatur sedemikian rupa Pemilu terselenggara sesuai seleranya,” kata Arya Yuda, Koordinator Lapangan (Korlap) Garda dalam siaran pers yang diterima beritabernas.com, Rabu 21 Pebruari 2024.
Menurut Arya Yuda, “Krupuk Mlempem Award” akan diserahkan kepada Bawaslu pada Kamis 22 Februari 2024 pukul 12.30, diawali dengan prosesi arak-arakan massa dimeriahkan kelompok kesenian marching bleg dari lapangan Minggiran, Mantrijeron, Kota Yogyakarta menuju Kantor Bawaslu DIY Jalan DI Panjaitan Nomor 49 Yogyakarta.
![](https://beritabernas.com/wp-content/uploads/2024/02/1902petisi.jpg)
Untuk itu Arya Yuda menghimbau masyarakat yang akan mengikuti arak-arakan penyerahan “Krupuk Melempem Award tersebut untukt berkumpul di lapangan Minggiran pada Kamis 22 Pebruari 2024 pukul 12.00 WIB tanpa atribut parpol/paslon peserta Pemilu. Selanjutnya berjalan kaki atau arak-arakan menuju Kantor Bawaslu DIY.
Kecurangan Pemilu 2024
Menurut Arya Yuda, masifnya dugaan berbagai kecurangan Pemilu 2024 mewarnai perbincangan publik sepekan terakhir. Mulai dicoblosinya kertas suara untuk paslon capres/cawapres tertentu, maraknya politik uang, penggunaan fasilitas negara oleh pejabat publik, intimidasi oknum aparat hingga penggelembungan penghitungan suara.
Sistem rekapitulasi suara (Sirekap) KPU dituding bermasalah dan sengaja disetting untuk menggelembungkan suara paslon capres/ cawapres tertentu.
BACA JUGA:
- Diwarnai Banyak Pelanggaran, Masyarakat Yogyakarta Minta Pilpres 2024 Diulang
- Protes Penggelembungan Suara Pilpres, Warga Jogja Gelar Aksi Ajari KPU Pelajaran Matematika
- Petisi Pojok Beteng Jogja Istimewa: Tolak Hasil Pilpres 2024
“Kepuasan publik terhadap pelaksanaan Pemilu kali ini sangat rendah. Suara-suara masyarakat untuk dilakukan Pemilu ulang bahkan penolakan hasil Pemilu, audit digital forensik terhadap sistem IT KPU, hingga dorongan hak angket di DPR RI pun menguat. Kalangan gerakan mahasiswa bahkan lebih nyaring tuntutannya yakni pemakzulan Presiden Joko Widodo,” kata Arya Yuda.
Sementara itu berbagai preseden buruk yang terjadi dalam Pemilu dinilai publik merupakan buntut dari malpraktek kekuasaan rezim Joko Widodo sejak meletus skandal keputusan Mahkamah Konstitusi hingga KPU yang memberikan karpet merah kepada sang putra Presiden agar bisa menjadi salah satu kontestan Pemilu Presiden. (*/lip)