Oleh: Sugeng Wachyono, Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Madya Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Jawa
beritabernas.com – Setiap makanan yang terbuang bukan hanya menyisakan sampah. Di baliknya terdapat air, energi, lahan, tenaga kerja, bahan bakar, dan proses distribusi yang telah digunakan untuk menghasilkan makanan tersebut. Ketika makanan menjadi sampah, sumber daya itu kehilangan manfaatnya, sementara pengelolaannya dapat kembali menghasilkan emisi.
Selama matahari masih terlihat dan udara belum terasa sesak, persoalan kualitas atmosfer sering dianggap jauh dari kehidupan sehari-hari. Padahal, kualitas udara merupakan akumulasi dari berbagai aktivitas manusia, mulai dari transportasi, industri, penggunaan energi, pembangunan kawasan, hingga cara kita memproduksi, mengonsumsi, dan membuang makanan.
Karena itu, perlindungan atmosfer tidak cukup hanya berfokus pada cerobong industri, kendaraan bermotor, atau pembangkit listrik. Pengurangan emisi juga perlu dimulai dari sumber yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, termasuk pengelolaan pangan dan sampah organik.
Salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah food loss and food waste (FLW) atau kehilangan dan pemborosan pangan. Ketika bahan pangan hilang atau makanan yang telah tersedia akhirnya tidak termanfaatkan dan menjadi sampah, sumber daya yang digunakan sepanjang rantai pangan ikut terbuang.
Persoalan semakin serius ketika sampah organik tercampur dengan sampah lainnya dan berakhir di tempat pemrosesan akhir. Dalam kondisi minim oksigen, material organik dapat menghasilkan metana, salah satu gas rumah kaca yang penting dalam agenda pengendalian perubahan iklim. KLH/BPLH pada 2026 juga menempatkan sektor sampah sebagai salah satu sumber penting emisi metana nasional dan menekankan perlunya pengurangan sampah organik dari sumber.
Baca juga:
- Membangun (Kembali) Ekonomi Pascagempa
- Pertobatan Ekologis: Jalan Baru Mengatasi Krisis Sampah di Indonesia
- Ketika Angkutan Pelajar Menghidupkan Kembali Angkutan Desa
Dengan demikian, persoalan atmosfer tidak selalu bermula dari sesuatu yang besar dan jauh. Ia dapat bermula dari makanan yang tidak termanfaatkan dan akhirnya dibuang.
SPPG dan tantangan pengelolaan karbon
Persoalan tersebut menjadi semakin relevan dalam penyediaan makanan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). SPPG memberikan manfaat sosial penting melalui penyediaan makanan bergizi bagi masyarakat. Namun, operasionalnya juga memiliki konsekuensi lingkungan yang perlu dikelola sejak awal.
Berdasarkan data Badan Gizi Nasional per 29 Mei 2026, terdapat 16.594 SPPG yang telah beroperasi di Pulau Jawa. Jumlah tersebut menunjukkan besarnya skala aktivitas penyediaan makanan sekaligus potensi timbulan sisa pangan yang perlu dikelola.
Untuk menggambarkan skalanya, dapat digunakan simulasi dengan asumsi timbulan FLW sebesar 350 kilogram per SPPG per hari. Dengan asumsi tersebut, satu SPPG berpotensi menghasilkan sekitar 10,5 ton per bulan atau 127,75 ton per tahun. Jika simulasi diterapkan pada 16.594 SPPG, potensinya mencapai sekitar 5.807,9 ton per hari atau 2,12 juta ton per tahun.
Angka tersebut bukan data resmi timbulan FLW seluruh SPPG di Pulau Jawa. Setiap unit memiliki kapasitas, jumlah penerima manfaat, pola operasional, dan karakteristik timbulan yang berbeda. Perhitungan tersebut semata-mata merupakan simulasi untuk menunjukkan besarnya peluang sekaligus tantangan apabila FLW tidak dikendalikan.
Karena itu, langkah pertama yang diperlukan adalah membangun sistem pengukuran dan pencatatan timbulan FLW secara nyata di setiap SPPG.
Setiap kilogram makanan yang terbuang bukan sekadar persoalan volume sampah. Di dalamnya terdapat jejak lingkungan dari produksi pangan, penggunaan air dan energi, penyimpanan, pengolahan, hingga distribusi. Ketika pangan menjadi sampah, jejak sumber daya tersebut tidak lagi menghasilkan manfaat yang seharusnya.
Pengurangan FLW tidak seharusnya dipandang hanya sebagai persoalan kebersihan dapur. Ia perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi efisiensi sumber daya dan pengurangan emisi.
Food loss dapat dicegah melalui perencanaan pengadaan, pengendalian persediaan, dan penyimpanan yang tepat. Sementara food waste dapat ditekan melalui perencanaan jumlah produksi, penyesuaian porsi, perbaikan distribusi, dan evaluasi makanan yang tidak termanfaatkan.
Sisa pangan yang memang tidak dapat dicegah perlu dipilah sejak sumber dan diolah dengan metode yang sesuai. Dengan demikian, tidak seluruh material organik harus berakhir di tempat pemrosesan akhir.
Pendekatan tersebut menempatkan pencegahan sebagai prioritas, kemudian pengurangan, pemanfaatan atau pengolahan, dan pengelolaan residu. Semakin sedikit pangan yang menjadi sampah, semakin kecil sumber daya yang terbuang dan potensi emisi yang harus dikelola.
Dengan kata lain, pengurangan emisi tidak selalu harus dimulai dari cerobong industri atau knalpot kendaraan. Ia juga dapat dimulai dari dapur.
Namun, upaya tersebut tidak cukup jika hanya mengandalkan inisiatif masing-masing pengelola SPPG. Diperlukan kebijakan yang konsisten dan sistem yang mampu memastikan setiap unit mengetahui sumber dan besarnya timbulan FLW.
Data tentang bahan pangan yang masuk, makanan yang diproduksi dan tersalurkan, makanan yang tersisa, serta metode pengelolaan sisa pangan perlu dicatat secara berkala. Data tersebut dapat digunakan untuk menemukan sumber pemborosan, menentukan target pengurangan, dan mengevaluasi efektivitas intervensi.
Skala SPPG menunjukkan besarnya peluang. Sebagai ilustrasi, apabila setiap SPPG mampu mengurangi 10 kilogram food waste per hari, maka potensi pengurangan mencapai sekitar 165,94 ton per hari atau lebih dari 60 ribu ton per tahun. Angka tersebut bukan klaim pengurangan aktual, melainkan simulasi mengenai peluang apabila intervensi dilakukan secara sistematis.
Memperkuat kelembagaan
Dengan jumlah SPPG yang mencapai ribuan unit, pengelolaan karbon tidak ideal apabila sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing unit tanpa standar, sistem data, indikator, dan koordinasi yang jelas.
Diperlukan fungsi atau unit pengelolaan karbon SPPG dengan mandat yang jelas untuk mendukung pengukuran, pencatatan, pengurangan, pengolahan, pelaporan, dan evaluasi emisi.
Fungsi tersebut dapat menetapkan metodologi penghitungan emisi, menyusun standar pengelolaan FLW, mengembangkan indikator kinerja, mengonsolidasikan data, serta mendorong penerapan praktik yang terbukti efektif.
Dengan sistem tersebut, pengelolaan karbon tidak bergantung pada satu momentum atau inisiatif individual, tetapi menjadi bagian dari tata kelola yang memiliki target, indikator, tanggung jawab, dan evaluasi yang terukur.
Pada akhirnya, program pemenuhan gizi dan perlindungan lingkungan bukanlah dua agenda yang harus dipertentangkan. Keduanya dapat berjalan beriringan ketika pangan dikelola secara efisien, sampah organik dikendalikan sejak sumber, dan emisi dihitung secara konsisten.
Langit biru tidak lahir dari satu kebijakan. Ia lahir dari kebijakan yang konsisten, data yang dapat dipercaya, dan tindakan yang dilakukan terus-menerus. Dan langkah itu dapat dimulai dari tempat yang sangat dekat dengan kita: dapur. (*)
There is no ads to display, Please add some