beritabernas.com – Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar Menteng Jakarta Pusat, pada Senin 7 April2025 membawa angin segar untuk kedamaian di Tanah Air.
Sebab, selama beberapa minggu sebelumnya, Indonesia diwarnai dengan aksi demonstrasi yang sangat panas, membara mulai dari kabupaten-kabupaten, provinsi-provinsi hingga Ibu Kota Jakarta untuk memprotes berbagai hal, termasuk revisi UU TNI yang sangat kontroversial.
“Saya melihat masyarakat begitu antusias mendengar kabar itu, bahkan saya sendiri sempat menitikkan air mata, terharu, seolah melihat adanya cahaya baru di gelapnya situasi ekonomi dan politik Indonesia. Saya pikir jika ini terus berlanjut maka akan menjadi momentum terciptanya rekonsiliasi nasional baru yang sejati, antara Pemerintah dan PDI Perjuangan, wabil khusus antara para pendukung fanatik Pak Prabowo dengan Ibu Megawati Soekarnoputri yang selama ini tarung terus menerus di medsos,” kata Saiful Huda Ems, seorang Lawyer, analis politik dan aktivis ’98, Rabu 9 April 2025.
Namun, Saiful Huda Ems mempertanyakan sejauh mana benefit atau keuntungan dan pengaruh pertemuan itu buat rakyat, yang saat ini mulai terjerat persoalan ekonomin. Selain itu, mereka terjajah dan terhina lahir batin oleh ulah prilaku koruptor-koruptor kakap, yang menggarong uang atau kekayaan negara. Inilah masalah yang harus dikaji terlebih dahulu secara mendalam.
Menurut Saiful Huda, rekonsiliasi nasional juga tidak akan terasa manfaatnya, manakala istana masih menjadikan koruptor-koruptor sandera politik sebagai menteri yang menduduki pos-pos strategis di kabinet, sementara di sisi lain orang-orang yang sangat kritis pada mereka dan pada Jokow, seperti Hasto Kristiyanto Sekjen PDIP, malah ditahan oleh KPK untuk tuduhan yang sangat absurd.
BACA JUGA:
- Saiful Huda: Badai Ekonomi, Sosial dan Politik Bisa Terjadi, Pemerintah Perlu Beri Perhatian Khusus
- Ketidakpastian Perekonomian Global Berpengaruh Terhadap Ekonomi Nasional
- Momen Presiden Prabowo Subianto Melayat Uskup Emiritus Mgr Petrus Turang
Karena itu, menurut Saiful Huda, rekonsiliasi nasional tidak akan terwujud dengan baik, sebelum Hasto Kristiyanto dibebaskan dari tahanan KPK, direhabilitasi nama baiknya dan dimasukkan di Kabinet Pemerintahan Prabowo sebagai wujud terimakasih Pemerintahan Prabowo pada Mas Hasto yang dengan berani dan tekun mengkritisi kebijakan menyimpang Pemerintahan Jokowi selama ini. Selain itu, sebagai bentuk permohonan maaf Pemerintahan Prabowo secara tulus, yang telah menahan Mas Hasto yang tidak bersalah.
Menurut Saiful Huda, Presiden tidak perlu khawatir dituduh mengintervensi lembaga penegak hukum, apalagi KPK yang sifatnya hanya Adhock. Ada doktrin dalam Ilmu Hukum Tata Negara yang menyatakan, “Dalam kegentingan yang memaksa, Presiden dapat melakukan tindakan di luar konstitusi”. Istilahnya Dictator Constitutional.
Ini berbeda jauh dengan apa yang pernah dilakukan oleh Rezim Jokowi, yang bolak-balik melanggar konstitusi bukan karena kegentingan negara yang memaksa, melainkan kegentingan anak, menantu dan adik iparnya untuk sesegera mungkin menjadi pejabat negara. “Beda jauh, sangat tidak tepat pelaksanaannya dengan doktrin dalam Ilmu Ketatanegaraan tersebut,” kata Saiful.
Saiful mengaku masih sangat ingat betul, Mas Hasto pernah berkata bahwa sampai saat ini Pak Prabowo masih positif dalam pandangannya. Yang dilawan PDIP bukan Prabowo melainkan Jokowi yang menzhalimi PDIP.
Jadi, menurut Saiful, jika melihat fakta ini, berarti sesungguhnya secara pribadi antara Mas Hasto dengan Pak Prabowo sama sekali tidak memiliki persoalan apa-apa, lalu kenapa Pemerintahan Prabowo melalui KPK tidak sesegera mungkin membebaskan Mas Hasto dari tahanan KPK yang tuduhannya mengada-ada dan sangat lemah menunjukkan bukti-buktinya?
Dikatakan, rekonsiliasi nasional juga tidak akan pernah terwujud secara nyata (bukan pura-pura), selama beberapa menteri yang terindikasi korupsi dan sebagian pernah berurusan dengan hukum di Kejaksaan Agung dan KPK, terus dibiarkan tetap menjabat sebagai menteri. Selain akan membuat berbagai kebijakan Pemerintahan Prabowo tidak didukung oleh rakyat, juga berakibat kebijakan-kebijakan itu menjadi tidak efektif dan membuang-buang anggaran negara.
Di samping itu, Prabowo Subianto sudah mulai banyak ditinggalkan oleh para pendukung di masa Indonesia mulai memasuki masa krisis ekonomi seperti sekarang ini. Yang tersisa hanya masyarakat (maaf) yang awam politik dan para buzzer yang getol mengampanyekan Gibran dan memberitakan tingkah pola Jokowi yang jadi presiden-presidenan di jalanan mulai dari Kota Solo dan sekitarnya.
Apabila Presiden Prabowo tidak jeli mengikuti perkembangan situasi politik ini lantaran sibuknya tugas-tugas kenegaraan Pak Presiden, menurut Saiful, dikhawatirkan pemerintahan Prabowo akan segera mengalami keguncangan hebat oleh serbuan massa demonstran yang dipicu oleh krisis ekonomi dan ketidakpercayaan rakyat pada pemerintah pada hari-hari dekat mendatang.
Karena itu pertemuan antara Prabowo dan Bu Megawati Soekarnoputri sebaiknya terus menerus dilanjutkan dan sebisa mungkin menghasilkan keputusan-keputusan konkrit yang bermanfaat untuk pembenahan managerial negara, seperti sesegera mungkin mereshuffle para menteri yang tidak kompeten dan menggantinya dengan orang-orang profesional di bidangnya.
Ada tokoh fisikawan Indonesia yang brilian yang selama ini luput dari teropongan istana, seperti Dr Haidar Alwi, alumnus ITB dan Universitas di Kota Scenectady, negara bagian New York, Amerika Serikat, untuk sekolah lanjutan pembangkitan di General Electric, yang selama beberapa tahun ini dikenal luas sebagai tokoh utama penggerak Relawan Jokowi.
Ia bisa dipertimbangkan sebagai Menteri ESDM menggantikan Bahlil atau minimal di posisi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan menggantikan Hasan Nasbi yang sangat buruk komunikasi publiknya.
Haidar Alwi ini sangat genius dalam memetakkan sumber daya alam di Indonesia, khususnya untuk konteks bisnis pertambangan, hingga beberapa kali ia menawarkan solusi pembayaran utang luar negeri Indonesia, yang menumpuk dari hasil utang Rezim Jokowi. Jaringan politiknya di kalangan alim ulama Nusantara juga luar biasa banyak.
Ada pula Presiden Partai Buruh dan Presiden KSPI Said Iqbal yang sangat lihai menginventarisasi persoalan perburuhan di seluruh Indonesia dan cermat membuat solusi-solusi, seperti direkomendasikan Said Iqbal pada Probowo mengenai Pembentukan Satgas PHK dan lain-laing, yang kemudian direspon dengan baik oleh Prabowo.
Said Iqbal yang lulusan Tekhnik Mesin dan dilanjutkan dengan perolehan master di Bidang Ekonomi Universitas Indonesia ini, termasuk salah seorang tokoh aktivis internasional. Ia bahkan pernah meraih penghargaan tokoh buruh terbaik dunia, dari The Fabe Elisabeth Falazquez Award oleh Serikat Pekerja Belanda, FNV.
Selain itu, ada cendekiawan perempuan tangguh yang suara-suara kritisnya kerap menembus dinding-dinding istana dan meramaikan jagat medsos, serta kampus-kampus dalam dan luar negeri yakni Teh Prof Connie Rahakundini Bakrie yang sangat populer sebagai Analis Militer dan Pertahanan, serta dekat dengan Presiden Vladimir Putin. Ia juga dipercaya oleh Rusia dengan menjadi Guru Besar Universitas St Petersburg Rusia.
Universitas St Petersburg Rusia ini merupakan pusat sains dan pendidikan terkemuka di dunia. “Jadi sayang sekali jika ada tokoh akademisi terkemuka seperti Teh Prof Connie Rahakundini Bakrie ini, yang diapresiasi dengan baik oleh negara adidaya (Rusia) ini tidak dimanfaatkan dengan baik oleh Pemerintahan Pak Prabowo Subianto,” kata Saiful.
“Saya sedikit banyak telah mengetahui integritas keilmuan dan kejujuran mereka, karena saya juga lumayan cukup intensif berkomunikasi dengan mereka semua, kecuali komunikasi yang terhenti dengan Mas Hasto Kristiyanto, karena sampai saat ini masih ditahan oleh KPK, sebagai korban kriminalisasi mafioso Solo yang nampaknya menggunakan operator-operator politiknya di KPK,” kata Saiful Huda.
Saiful berharap dengan mengangkat empat orang tersebut, ditambah lagi dengan tokoh-tokoh kritis atau profesional berintegritas Indonesia lainnya, ia haqul yakin Indonesia akan siap menghadapi tantangan krisis ekonomi, sosial dan politik ke depan.
Karena hal itu akan menjadi bagian dari strategi terciptanya demokrasi partisipatoris, yang akan membuat rakyat kompak bersatu untuk mendukung berbagai kebijakan pemerintah dan menjadi kuat, tahan banting menghadapi berbagai ancaman badai persoalan bangsa dan negara apapun bentuknya. (*/lip)
