beritabernas.com – Dr KRMT Roy Suryo M.Kes yang biasa disapa Roy Suryo, Pemerhati Telematika, Multimedia, AI & OCB Independen, mengatakan bahwa IKN Nusantara tidak layak diteruskan untuk menjadi Ibu Kota Negara RI. Salah satu alasannya karena IKN sudah cacat sejak lahir.
Menurut Roy Suryo, IKN cacat sejak lahir karena dasar hukum pendirian atau RUU (Rancangan Undang-undang) pembentukan IKN Nusantara sebenarnya ditetapkan dengan rekayasa agar (seolah-olah) sah, padahal terjadi “penelikungan” aturan.
Selain itu, menurut Roy Suryo, dalam rancangan Nawacita yang menjadi Visi-Misi Presiden Jokowi tidak pernah disebut atau mak bedunduk (sekonyong-konyong) dicanangkan sendiri dan sekarang mau dipaksakan harus diakui oleh rakyat yang diwakili DPR RI. Dalam Pidato Kenegaraan Presiden Jokowi pada 16 Agustus 2019, disampaikan di depan wakil rakyat dan lucunya Wapres saat itu, HM Jusuf Kalla, terkejut karena merasa sebelumnya tidak diajak bicara.
“Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara memang sudah cacat sejak lahir. Ibarat Fufufafa, ini prematur yang dipaksakan kelahiran dan statusnya, sehingga meski terus menerus diupayakan dengan gelontoran dana dan fasilitas, namanya cacat lahir akan tetap tidak akan berjalan apalagi sempurna sebagainana seharusnya (Catatan: saya sengaja gunakan istilah “Fufufafa” untuk IKN karena tidak menunjukkan sosok tertentu, dimana sampai sekarang tetap tidak ada yang gentle mengakui. Jadi tidak boleh ada yang merasa tersinggung olehnya),” kata Roy Suryo dalam tulisan yang dikirim kepada beritabernas.com, Kamis 26 September 2024.
BACA JUGA:
- Melihat Langsung Proses Pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur, Ini Progresnya
- Meski Berkelok-kelok dan Naik Turun, Akses Jalan Balikpapan-IKN Nusantara Mulus
Menurut Roy Suryo, dalam sidang yang membahas RUU IKN pada 18 Januari 2022, dari seharusnya hadir 575 anggota DPR-RI namun hanya dihadiri oleh 77 orang secara fisik (alias hanya 13,4%) saja. Meski disebut-sebut “dihadiri” oleh 190 orang secara virtual (33 %), namun kita tahu bahwa “hadir virtual” itu tidak bisa dijamin kebenarannya.
Sebab, jadi hanya dihidupkan akun-nya oleh aspri atau TA (Tenaga Ahli)nya saja. Sedangkan 38 orang disebut mengajukan “izin” (6,6 %) sehingga seolah-olah jumlahnya mencapai 305 orang (53%) padahal angka tersebut rekayasa belaka. “Ini sekaligus sanggahan dari statemen dia yang katanya IKN sudah disetujui oleh 93% Wakil Rakyat di DPR,” kata Roy Suryo.
Roy Suryo mengaku sejak April 1957 Bung Karno, Presiden pertama RI, memang memiliki rencana besar untuk memindahkan Ibu Kota Negara ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Demikian juga Soeharto, Presiden kedua RI, sempat memiliki rencana sejenis yakni memindahkan ibukota negara ke Jonggol, Jawa Barat.
Namun kesemuanya bukan tidak mampu melakukan tetapi memang lebih reaalistis, tidak asal nekad dan malah membebani APBN sekaligus menyengsarakan rakyat. Anggaran lebih dari Rp 476 triliun yang dicanangkan- kalau pun tidak jadi digunakan untuk pembangunan IKN-pasti akan jauh lebih berguna untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia.
BACA JUGA:
- Optimistis, Pembangunan Istana Negara di IKN Nusantara Selesai 2024
- Kepala BSSN Paparkan Sistem Keamanan Siber di IKN Nusantara
Tanda-tanda mangkrak
Menurut Roy Suryo, tanda-tanda IKN Nusantara akan mangkrak sudah sangat jelas saat mundurnya Ketua Otorita IKN Bambang Susantono dan Wakil Dhony Rahajoe pada 4 Juni 2024.
“Kalau hanya seorang Ketua atau Wakil saja yang mundur, mungkin itu biasa, namun ini keduanya kompak mundur secara bersamaan. Padahal keduanya adalah putra terbaik bangsa pilihan rezim yang bekerja sejak awal dan sangat mengerti bagaimana sebenarnya kondisi faktual IKN Nusantara. Belum lagi kalau melihat hasil akhir Istana Garuda karya Nyoman Nuarta (NN) dengan bangunan berbentuk kelelawar hitam yang disebut-sebut sebagai “Garuda Pancasila”, karena sangat tidak mencerminkan Lambang Negara Indonesia dengan 17 helai bulu sayap, 8 helai bulu ekor, 45hekai bulu leher sebagaimana yang diajarkan selama ini,” kata Roy Suryo.
Dengan melihat semua kekarut-marutan mulai dari perancangan, kelahiran, keterlambatan dan berbagai kegagalan IKN Nusantara tersebut, menurut Roy Suryo, wajar bila saat ini banyak yang mengatakan bahwa IKN akan mangkrak.
“Bagi saya pribadi memang sayang sekali ratusan triliun rupiah yang sudah digulirkan ke sana, namun akan sangat sayang dan bodoh juga bilamana diteruskan dan harus menghabiskan ratusan trilyun lagi. Oleh karena itu meski masih diupayakan tidak mangkrak, tetapi jelas IKN Nusantara tidak layak jadi Ibu Kota Negara. Pemerintah ke depan seharusnya bisa merevisi UU IKN dan mengembalikan Jakarta menjadi Ibu Kota Negara Indonesia seperti sedia kala dan Indonesia pasti akan lebih sejahtera,” kata Roy Suryo. (lip)
There is no ads to display, Please add some