beritabernas.com – Persoalan sampah tak lagi sekadar urusan kebersihan kota. Tumpukan sampah organik di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) kini menjadi sumber emisi gas metana yang memperparah krisis iklim.
Kondisi ini mendorong pemerintah daerah dan organisasi lingkungan memperkuat langkah pengurangan emisi dari sektor persampahan melalui kegiatan Zero Waste Academy (ZWA) bertajuk Rencana Aksi Pengurangan Metana dari Pengelolaan Sampah di Surabaya pada 19–21 Mei 2026.
Kegiatan yang digagas Yaksa Pelestari Bumi Berkelanjutan (YPBB) bersama sejumlah organisasi lingkungan seperti Ecological Observation and Wetlands Conservation (Ecoton), Gita Pertiwi, Diet Plastik Indonesia, Komunitas Nol Sampah Surabaya dan Aliansi Zero Waste Indonesia (AZWI) itu diikuti perwakilan pemerintah daerah dari 12 kabupaten/kota, komunitas pengelola sampah, serta lembaga pemerintah.
Baca juga:
- Gerakan Paroki Hijau sebagai Langkah Nyata Membangun Kesadaran Umat Menjaga Bumi
- Menjaga Alam: Tantangan dan Solusinya
- Achmad Hariadi: Pengelolaan Sampah Jakarta Barat Harus Berubah dari “Kumpul-Angkut-Buang” Menjadi Ekonomi Sirkular
Pelatihan yang berlangsung di The Southern Hotel Surabaya tersebut membahas strategi pengurangan emisi metana dari sampah organik, mulai dari penghitungan emisi, pengelolaan sampah rendah emisi, hingga penyusunan rencana aksi daerah. Peserta juga dijadwalkan mengunjungi Pusat Daur Ulang (PDU) Jambangan dan TPS3R Pondok Manggala Balasklumprik untuk melihat praktik pengolahan sampah berbasis komunitas.
Sebagaimana diketahui, gas metana menjadi perhatian karena memiliki daya pemanasan global jauh lebih besar dibanding karbon dioksida. Di Pulau Jawa, tingginya volume sampah organik dan masih dominannya praktik open dumping membuat emisi metana terus meningkat. Selain mempercepat perubahan iklim, akumulasi gas tersebut juga memicu pencemaran udara dan risiko kebakaran TPA.
Menanggapi pentingnya kegiatan tersebut, Kabid Wilayah III Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup (Pusdal LH) Jawa Gatut Panggah Prasetyo mengatakan gas metan ini adalah senyawa yang sangat berbahaya bagi makhluk hidup dan lingkungan. Senyawa ini mudah terbakar, dan dapat berdampak buruk untuk kesehatan, selain itu juga sangat berpengaruh terhadap penurunan kualitas udara.
Upaya pengendalian terhadap gas metan menjadi hal yang mendesak untuk dilakukan, dan ini terjadi karena tekanan terhadap lingkungan semakin tinggi, salah satu nya timbulan sampah yang semakin besar.
“Upaya yang komprehensif merupakan mekanisme yang harus dilakukan untuk mengendalikan gas metan guna menjaga kualitas lingkungan hidup dan kesehatan makhluk hidup,” ujarnya.
Research Manager Diet Plastik Indonesia Zakiyus Shadicky menilai banyak pemerintah daerah masih melihat persoalan sampah sebatas urusan teknis pengangkutan dan pembuangan.
“Masalah sampah dan iklim sebenarnya sangat terkait. Metana dari sampah memiliki potensi pemanasan yang jauh lebih besar dibanding karbon dioksida, tetapi banyak pemerintah daerah masih fokus pada aspek teknis pengelolaan sampah dan belum masuk ke isu iklim,” kata Zakiyus.
Menurut Zakiyus, pengurangan emisi metana harus dimulai dari pengelolaan sampah di sumbernya, terutama sampah organik rumah tangga dan kawasan komersial. Namun, upaya tersebut masih menghadapi kendala pendanaan, kapasitas daerah, dan belum terintegrasinya kebijakan iklim dalam sistem pengelolaan sampah.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Batu Dian Fahroni Kurniawan mengatakan komposisi sampah organik di Kota Batu mencapai lebih dari 60 persen, terutama berasal dari pasar tradisional. Kota Batu menghasilkan sekitar 120 ton sampah setiap hari.
“Pemetaan potensi timbulan sampah organik yang menghasilkan gas metana akan menjadi langkah strategis untuk menyusun kebijakan berbasis data sehingga penanganan sampah organik bisa lebih tepat sasaran,” ujar Dina seraya berharap pengelolaan sampah organik yang lebih baik dapat membantu memperbaiki kualitas udara di Kota Batu yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan.
Sementara Koordinator Komunitas Nol Sampah Surabaya, Wawan Sumi, menilai persoalan terbesar justru berasal dari sampah sisa makanan yang selama ini dianggap sepele. “Kita selama ini meremehkan sampah sisa makanan. Padahal ketika ditumpuk di TPA, sampah itu menghasilkan gas metana yang dampaknya jauh lebih berbahaya terhadap perubahan iklim,” katanya.
Menurut Wawan, pengurangan emisi metana tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah. Pengelola kawasan seperti hotel, kampus, sekolah, perkantoran, hingga permukiman perlu mulai mengolah sampah organik secara mandiri agar timbulan sampah ke TPA dapat terus dikurangi.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Cimahi, Chanifah Listyarini, mengatakan kegiatan ZWA menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat strategi pengurangan emisi metana dari sektor persampahan.
“Kami mendapat banyak inspirasi tentang bagaimana sampah organik bisa dikelola sejak dari sumbernya agar tidak menjadi sampah. Selain itu, kegiatan ini juga membuka peluang kolaborasi dan pendanaan untuk mendukung program pengurangan sampah di daerah,” ujarnya.
Menurut Chanifah, Pemerintah Kota Cimahi mulai mendorong pengelolaan sampah organik sedekat mungkin dari sumber timbulan dan memperkuat kolaborasi dengan organisasi lingkungan untuk mengembangkan pengelolaan sampah berbasis masyarakat. (Yustinus Ade, Staf Pusdal LH Jawa)
There is no ads to display, Please add some