beritabernas.com – Bank BPD DIY siap mendukung visi Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X (Sultan HB X) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY tahun 2022-2027 dalam mewujudkan Pancamulia masyarakat Yogyakarta melalui reformasi kalurahan, pernberdayaan kawasan selatan dan pengembangan budaya, inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi.
Dukungan itu disampaikan Santosa Rochmad, Dirut Bank BPD DIY, dalam acara Ngobrol Ramadhan dan Bukber putaran ke-4 yang diadakan oleh ISEI Cabang Yogyakarta dan didukung Bank BPD DIY di Kantor Pusat Bank BPD DIY Yogyakarta, Selasa 25 Maret 2025.
Dalam obrolan yang dipandu Ronny Sugiantoro, jurnalis senior yang juga Humas ISEI Cabang Yogyakarta itu, Santosa Rochmad selaku pemantik obrolan, mengatakan, dukungan tersebut meliputi reformasi kalurahan dengan penguatan jaringan Bank BPD DIY untuk mendukung pertumbuhan wilayah desa/kalurahan.
Selain itu, Bank BPD DIY mendukung pemberdayaan kawasan selatan (Gunungkidul, Bantul, Kulonprogo) khususnya pariwisata melalui berbagai inovasi digital. Kemudian, mendukung pengembangan budaya inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi seperti Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) serta dukungan bagi Tim Percepatan dan Periuasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) guna mendukung peningkatan penerimaan daerah.
Materi yang disampaikan Dirut Bank BPD DIY ini mendapat tanggapan dari peserta diskusi. Dorothea Wahyu Ariani, Guru Besar FE Universitas Mercu Buana/UMB), mengatakan, pengembangan sumberdaya manusia desa diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
“Perlu mendata sumberdaya masyarakat dan potensi desa untuk diberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan bisa melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan KKN,” kata Doroyhea yang juga Pengurus ISEI Cabang Yogyakarta.
Sementara Lincolin Arsyad, Guru Besar FEB UGM, menegaskan bahwa pembangunan desa harus berbasis data, menggunakan data BPS sehingga BPS perlu dilibatkan. Tugas pokok membangun desa adalah mengurangi kemiskinan di pedesaan.
Keterlibatan Bank BPD DIY dalam membantu masyarakat miskin di perdesaan wajib diapresiasi. “Pemangku kepentingan lain harus bersinergi untuk membantu dan membangun desa sekaligus mengurangi kemiskinan di pedesaan,” tandas Lincolin Arsyad.
Budiharto Setyawan, Pengusaha/Komisaris Hotel Novotel Suites, menyatakan sebagai wilayah yang mengandalkan pariwisata yang merupakan salah satu engine of growth, maka ketersediaan pasokan produk pertanian dan peternakan dari wilayah DIY menjadi sangat penting. Pemda DIY bisa menangkap peluang itu dengan berupaya mewujudkan kemandirian pangan masyarakat melalui pendayagunaan sumber daya, kelembagaan dan budaya.
Budiharto memberi contoh, Lumbung Mataraman di Gulurejo, Kulonprogo berbasis masyarakat dengan menanam kelengkeng dan anggur. Kabupaten Sleman juga menjadi lumbung pertanian sehat untuk produk strategis padi, telur dan cabai. Memenuhi pasokan produk pertanian dan peternakan sesuai kualitas yang dibutuhkan sektor horeca pendukung wisata (hotel, restoran, catering/cafe).
Sedangkan Gumilang AS, Wakil Ketua ISEI Cabang Yogyakarta, menyatakan pendanaan untuk desa dan kelurahan di DIY sudah baik dan berkelanjutan. “PR berikutnya adalah menentukan program desa dan kelurahan prioritas yang dijahit berdasarkan keunggulan dan potensi daerah,” tegasnya
Menurut Gumilang, yang pertama dilakukan desa dan kelurahan adalah aspek tata kelola untuk memastikan efektivitas dana desa dan kelurahan untuk program prioritas. “Desa dan kelurahan juga perlu memastikan partisipasi komunitas dan representasi dalam pengambilan keputusan untuk inklusivitas program prioritas di desa dan kelurahan,” papar Gumilang yang juga Dosen FEB UGM.
Menurut Gumilang, pemerintah perlu menciptakan program pengembangan modal manusia terutama pelatihan untuk reskilling dan upskilling sesuai kebutuhan desa dan kelurahan. “Pemerintah provinsi dan kota/kabupaten bisa memberikan voucher pelatihan yang dilaksanakan oleh mitra penyedia pelatihan yang berkualitas dan bereputasi baik universitas, sekolah tinggi, sekolah vokasi hingga lembaga pelatihan swasta,” kata Gumilang.
Sementara Edy Suandi Hamid, Rektor UWM, menyebutkan ada potensi DIY yang belum dioptimalkan dalam pembangunan desa dan pengentasan kemiskinan di DIY. “Jumlahnya 430.000 orang atau 10,4 persen dan tertinggi di Jawa. Potensi ini bisa melibatkan 106 PTN dan PTS di DIY,” papar Edy yang juga Guru Besar FE UII.
Perguruan tinggi punya dana dan program riset serta pengabdian masyarakat yang seharussnya sebagian bisa difokuskan, misalnya, untuk membantu pengentasan kemiskinan di banyak pedesaan Kulonprogo, Gunungkidul dan Bantul.
Menuet Edy, setiap tahun ada progran KKN, yang bisa melibatkan ribuan mahasiswa. Mereka diterjunkan di kantong kemiskinan atau membantu usaha mikro kecil secara berkesinambungan. “Artinya ada program yang bisa dilanjutkan oleh mahasiswa berikutnya ketika satu tahap KKN selesai,” tegas Edy yang saat ini juga menjadi Ketua MES DIY.
BACA JUGA:
- Program Kerja ISEI Jogja 2025: Konsistensi dan Keberlanjutan
- Kinerja Bank BPD DIY Tercatat Baik dan Mampu Mempertahankan Tingkat Kesehatan pada PK-2
- Advokasi CSR Bank BPD DIY untuk Prams Batik, Pemberdayaan UMKM sebagai Legacy Kerja Politik Fokki
Akademisi dari FEB UMY Ahmad Ma’ruf menyebutkan secara umum, kondisi sosial budaya perdesaan mengalami perubahan drastis seiring perkembangan lingkungan bisnis, kemajuan teknologi informasi, dan tingkat literasi.
“Pembangunan ekonomi yang agresif cenderung abai pada dimensi sosial budaya. Nilai-nilai sosial masyarakat perdesaan mengalami pergeseran. Corak ikatan sosial paguyuban mulai luntur pada sisi lain karakteristik patembayan menguat,” paparnya
Menurut Ma’ruf, desa yang terkelola dengan model pembangunan berkelanjutan cenderung memiliki benteng sosial budaya yang baik. “Contoh desa yang maju sektor pariwisata berbasis wisata alam dan budaya seperti yang berkembang di Bali dan DIY maka kondisi sosial budayanya lebih terpelihara,” papar Ma’ruf yang aktif menjadi pendamping UMKM dan koperasi di perdesaan.
Ngobrol Ramadhan dan Bukber putaran keempat ini antara lain dihadiri Wawan Harmawan (Wawali Kota Yogyakarta), Ibrahim (Kepala BI DIY), Robby Kusumaharta (Wakil Ketua Kadin DIY), Dian Ariani (Direktur Kepatuhan Bank BPD DIY), AM Rini Setyastuti (Dosen FBE UAJY), Rudy Badrudin (Wakil Ketua ISEI Cabang Yogyakarta), Bogat AR (Pengusaha) dan Y Sri Susilo (Sekretaris ISEI Cabang Yogyakarta).
Menurut Y Sri Susilo, forum diskusi ISEI Cabang Yogyakarta selanjutnya akan diselenggarakan pada bulan April 2025 dengan topik Lebaranomics. (lip)
