beritabernas.com – Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Surabaya, Jawa Timur meminta Presiden dan lembaga-lembaga negara lainnya agar netral dalam Pemilu 2024. Selain itu, Presiden dan jajarannya harus mengedepankan etika dan moral dalam bernegara serta memegang teguh sumpah jabatan.
Demikian antara lain pernyataan sikap PMKRI Cabang Surabaya yang dibacakan langsung oleh Ketua Presidium PMKRI Cabang Surabaya periode 2023-2024 Olimpius Kurniawan bersama anggota PMKRI Cabang Surabaya di depan awak media yang di Margasiswa PMKRI Cabang Surabaya, Jalan Taman Simpang Nomor 4A Surabaya, pada Rabu 7 Pebruari 2024.
PMKRI Cabang Surabaya juga mendorong aparat negara baik Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI) maupun Kepolisian Republik Indonesia Indonesia (POLRI) untuk bersikap netral dan tidak memihak pada paslon tertentu.
“Kami mendorong calon presiden, calon wakil presiden, para menteri dan kepala daerah yang menjadi tim sukses serta tim kampanye salah satu pasangan calon untuk mengundurkan diri dari jabatan guna menghindari konflik kepentingan yang berpotensi merugikan bangsa dan negara,” tegas Olimpius Kurniawan.
Mereka juga mendesak DPR dan DPD RI agar aktif melakukan fungsi pengawasan, memastikan pemerintahan berjalan sesuai koridor konstitusi dan hukum serta tidak membajak demokrasi yang mengabaikan kepentingan dan masa depan bangsa.
“Kami juga mendesak para Ketua Umum Partai Politik agar menginstruksikan para calon legislatif dari partainya untuk berkampanye secara etis, tidak bermain politik uang dan tidak melakukan perbuatan mencela seperti bersekongkol/ berselingkuh dengan penyelenggara pemilu demi meraih kemenangan elektoral,” kata Olimpius Kurniawan.
PMKRI Surabaya pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menyukseskan Pemilu 2024 dengan menggunakan hak suaranya dan aktif melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pemilu.
Menurut Olimpius Kurniawan, pernyataan sikap PMKRI Cabang Surabaya merupakan bentuk peringatan dan kritik terhadap penyelenggaraan negara yang dinilai menyimpang dari cita-cita demokrasi dan nilai luhur Pancasila.
BACA JUGA:
- UPN “Veteran” Yogyakarta: Hargai Hak Pilih Setiap Orang Tanpa Intervensi dan Provokasi
- Rektor Unika Soegijopranoto Membenarkan Diminta Aparat Membuat Pernyataan Sesuai Pesanan
“Pernyataan sikap ini adalah bentuk peringatan dan kritik kami terhadap pemerintah yang cenderung menyimpang dari cita-cita demokrasi dan nilai luhur Pancasila,” kata mahasiswa Pascasarjana Universitas Airlangga tersebut.
Kurniawan juga menyinggung soal pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua KPU RI dan anggota KPU RI. “Kepada siapa lagi kita menaruh harapan akan pemilu yang berkualitas dan bermartabat jika penyelenggara pemilu saja sudah berkali-kali melanggar kode etik?” kata Alumni UNTAG Surabaya tersebut.
Olimpius Kurniawan menekankan bahwa pernyataan sikap yang dibacakannya murni kegelisahan anak muda melihat dinamika politik dan demokrasi akhir-akhir ini tanpa ada unsur paksaan dari kelompok atau pihak manapun.
“Pernyataan sikap ini murni kegelisahan kami, murni suara kritis mahasiswa tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Kami hanya menginginkan Pemilu 2024 berjalan dengan baik dan bermartabat tanpa kecurangan,” tegas Kurniawan. (lip)
There is no ads to display, Please add some