beritabernas.com – Sejak UGM mengeluarkan petisi yang dikenal dengan Petisi Bulaksumur tentang kondisi politik dan demokrasi Indonesia yang memperihatinkan, deretan perguruan tinggi terkemuka Indonesia, baik perguruan tinggi negeri maupun swasta serta sejumlah organisasi kemasyarakat menyampaikan petisi dan pernyataan sikap.
Sampai hari Minggu 4 Pebruari 2024 atau hanya dalam waktu 5 hari sejak UGM mengeluarkan petisi pada Rabu 31 Janurari 2024, sedikitnya ada 30 perguruan tinggi terkemuka Indonesia yang sudah menyampaikan petisi, baik secara langsung maupun melalui siaran pers.
Selain perguruan tinggi terkemuka Indonesia yang tela menyampaikan petisi dan pernyataan sikap, sejumlah organisasi masyarakat dan kemahasiswaan juga menyampaikan hal yang sama. Mereka prihatin dan meminta pemerintah atau aparatur negara mulai dari presiden hingga tingkat paling bawah agar netral dalam Pemilu 2024.
UGM dalam Petisi Bulaksumur menyebutkan bahwa setelah mencermati dinamika yang terjadi dalam perpolitikan nasional selama beberapa waktu terakhir sekaligus mengingat dan memperhatikan nilai-nilai Pancasila serta jati diri UGM menyampaikan keprihatinan yang mendalam terhadap tindakan sejumlah penyelenggara negara di berbagai lini dan tingkat yang menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi kerakyatan dan keadilan sosial.
Karena itu, civitas akademika UGM menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari keluarga besar UGM.
Menurut civitas akademikian UGM, pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi (MK), keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam proses demokrasi perwakilan yang sedang berjalan dan pernyataan kontradiktif Presiden tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik antara netralitas dan keberpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi.
“Presiden Joko Widodo sebagai alumni semestinya berpegang pada jati diri UGM yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dengan turut memperkuat demokratisasi agar berjalan sesuai standar moral yang tinggi dan dapat mencapai tujuan pembentukan pemerintahan yang sah atau legitimate demi melanjutkan estafet kepemimpinan untuk mewujudkan cita-cita luhur sebagaimana tertuang dalam pembukaan undang-undang dasar 1945,” demikian antara lain isi Petisi Bulaksumur.
BACA JUGA:
- Prihatin atas Tindakan Penyelenggara Negara, Civitas Akademika UGM Sampaikan Petisi Bulaksumur
- UII Sebut Indonesia Darurat Kenegarawanan
- Civitas Akademika UII Menuntut Presiden Joko Widodo Berhenti Menyalahgunakan Kekuasaan
Sementara Rektor UII Prof Fathul Wahid yang mewakili civitas akademika UII dalam pernyataan sikap yang dibacakan di halaman Auditorium Abdulkahar Mudzakkir Kampus Terpadu UII, Kamis 1 Pebruari 2024, mendesak Presiden Joko Widodo untuk kembali menjadi teladan dalam etika dan praktik
kenegarawanan dengan tidak memanfaatkan institusi kepresidenan untuk memenuhi kepentingan
politik keluarga melalui keberpihakan pada salah satu pasangan calon presiden-wakil presiden. Presiden
harus bersikap netral, adil, dan menjadi pemimpin bagi semua kelompok dan golongan, bukan untuk
sebagian kelompok.
Selain itu, menuntut Presiden Joko Widodo beserta semua aparatur pemerintahan untuk berhenti
menyalahgunakan kekuasaan dengan tidak mengerahkan dan tidak memanfaatkan sumber daya negara
untuk kepentingan politik praktis, termasuk salah satunya dengan tidak melakukan politisasi dan
personalisasi bantuan sosial.
Civitas akademika UII juga menyeru DPR RI dan DPD RI agar aktif melakukan fungsi pengawasan, memastikan pemerintahan berjalan sesuai koridor konstitusi dan hukum, serta tidak membajak demokrasi yang mengabaikan kepentingan dan masa depan bangsa.
UII juga mendorong calon presiden, calon wakil presiden, para menteri dan kepala daerah yang menjadi tim sukses serta tim kampanye salah satu pasangan calon, untuk mengundurkan diri dari jabatannya, guna menghindari konflik kepentingan yang berpotensi merugikan bangsa dan negara.
Selain itu, mengajak masyarakat Indonesia untuk terlibat memastikan pemilihan umum berjalan secara jujur, adil dan aman demi terwujudnya pemerintahan yang mendapatkan legitimasi kuat berbasis penghormatan suara rakyat. UII juga meminta seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama merawat cita-cita kemerdekaan dengan memperjuangkan terwujudnya iklim demokrasi yang sehat.
Berikut nama-nama perguruan tinggi terkemuka Indonesia dan sejumlah organisasi kemasyarakatan dan kemahasiswaan yang sudah menyampaikan petisi dan pernyataan sikap:
1. UGM 31 Januari 2024
2. UII 1 Februari 2024
3. Universitas Khairun Ternate 1 Februari 2024
4. Unand 2 Februari 2024
5. UIN Sunan Kalijaga 2 Februari 2024 (Rilis Media)
6. UNHAS 2 Februari 2024
7. Universitas Lambung Mangkurat 2 Februari 2024
8. Universitas Atma Jaya 2 Februari 2024 (Rilis Media)
9. UI 2 Februari 2024
10. UMY 3 Februari 2024
11. UAD 5 Februari 2024
12. Universitas Sanata Dharma 12 Februari 2024
13. APMD 6 Februari 2024
14. UNPAD 3 Februari 2024
15. Universitas Muhammadiyah Babel 2 Februari 2024
16. UIN Syarif Hidayatulah Ciputat, senin 5 Feb 2024
17. Universitas Pendidikan Indonesia 5 Februari 2024
18. UNAIR 5 Februari 2024
19. LP3ES 3 Februari 2024
20. Persatuan Gereja-gereja Indonesia (Pernyataan Sikap)
21. UMS 5 Februari 2024
22. Univ Janabadra Yogya, kampus pingit. senin 5 Feb 2024
23. Universitas Brawijaya 5 Februari 2024
24. Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik Indonesia
25. STF Driyarkara 5 Februari 2024
26. Universitas Islam Malang (Unisma) (Pernyataan Sikap)
27. IPB University: Forum Keluarga Besar IPB memanggil untuk Demokrasi Bermartabat. IPB internasional convention center, Sabtu, 3 Feb 2024
28. Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI)
29. PP Muhammadiyah. (lip)
There is no ads to display, Please add some