Oleh: Anastasia Yulianti, Sekretaris Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Wilayah Jawa Tengah
beritabernas.com – Transportasi publik bukan sekadar sarana berpindah. Bagi jutaan warga, ia adalah cara paling nyata untuk menjaga penghasilan tetap utuh.
Kawasan selatan aglomerasi Subosukawonosraten yang menghubungkan Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Wonogiri bukan sekadar bentang wilayah administratif. Kawasan ini telah berkembang menjadi satu ruang ekonomi yang saling bergantung. Orang tinggal di satu daerah, bekerja di daerah lain, bersekolah di daerah berikutnya, lalu kembali ke rumah dengan perjalanan yang sama setiap hari.
Surakarta berperan sebagai pusat perdagangan, jasa, pendidikan, dan pemerintahan. Sukoharjo tumbuh sebagai kawasan industri dan manufaktur. Sementara Wonogiri menjadi wilayah penyangga dengan mobilitas tenaga kerja dan komuter yang tinggi.
Berdasarkan data BPS 2025, ketiga wilayah tersebut dihuni hampir 2,5 juta jiwa. Di balik angka itu terdapat buruh pabrik, pelajar, mahasiswa, ASN, pedagang pasar, pekerja sektor informal, dan keluarga yang menggantungkan penghidupan pada kelancaran mobilitas antarwilayah.
Persoalannya, mobilitas membutuhkan biaya. Bagi pekerja dengan pendapatan sekitar upah minimum kabupaten/kota, ongkos perjalanan harian bukan pengeluaran kecil. Ketika pilihan transportasi hanya kendaraan pribadi, biaya bahan bakar, parkir, perawatan, dan risiko perjalanan dapat menggerus pendapatan yang semestinya digunakan untuk pangan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan keluarga.
Karena itu, transportasi publik yang terjangkau sesungguhnya bukan hanya kebijakan transportasi. Ia adalah kebijakan ekonomi sekaligus jaring pengaman sosial.
Hampir 1,9 juta perjalanan memberi pesan
Kehadiran Trans Jateng Koridor Solo–Wonogiri dan KA Perintis Batara Kresna menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap transportasi publik di kawasan selatan bukan sekadar asumsi.
Sepanjang 2025, Trans Jateng Koridor Solo–Wonogiri melayani sekitar 1,54 juta penumpang. Pada periode yang sama, KA Perintis Batara Kresna mengangkut sekitar 353.700 penumpang. Jika digabungkan, kedua moda tersebut melayani hampir 1,9 juta perjalanan penumpang dalam setahun.
Angka ini seharusnya dibaca lebih jauh. Ia bukan semata statistik jumlah penumpang. Di balik setiap perjalanan ada orang yang berangkat bekerja, anak yang pergi sekolah, mahasiswa menuju kampus, pedagang menuju pasar, atau keluarga yang mengakses pelayanan publik.
Artinya, transportasi publik telah menjadi bagian dari denyut ekonomi kawasan. Trans Jateng memiliki keunggulan pada fleksibilitas. Dengan banyak titik pemberhentian dan frekuensi layanan yang relatif rapat, bus mampu menjangkau kebutuhan perjalanan harian di sepanjang koridor jalan. Tarif yang terjangkau, termasuk tarif khusus bagi kelompok tertentu, membuat layanan ini relevan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah.
Batara Kresna memiliki karakter berbeda. Kereta menawarkan kepastian perjalanan yang tidak sepenuhnya bergantung pada kepadatan lalu lintas jalan. Dengan tarif perintis yang terjangkau, kereta menjadi pilihan bagi penumpang yang melakukan perjalanan langsung Solo–Wonogiri, termasuk pedagang, kelompok masyarakat, lansia, dan wisatawan.
Baca juga:
- Trans Jateng Menuju Transportasi Publik Hijau, Terjangkau dan Terintegrasi
- Ketika Angkutan Pelajar Menghidupkan Kembali Angkutan Desa
- Keselamatan Bus Dimulai dari Kesehatan Pramudi
Karena itu, keduanya tidak seharusnya dilihat sebagai moda yang saling bersaing. Bus dan kereta justru dapat menjadi dua kaki yang menopang satu sistem mobilitas kawasan. Persoalannya bukan lagi memilih bus atau kereta, melainkan bagaimana keduanya dapat bekerja sebagai satu jaringan pelayanan. Jangan biarkan penumpang berpindah moda, tetapi kehilangan waktu.
Di sinilah tantangan berikutnya muncul: integrasi. Transportasi publik yang murah belum tentu menarik jika penumpang harus berjalan jauh, menunggu terlalu lama, atau kesulitan berpindah dari satu moda ke moda lainnya.
Karena itu, integrasi Trans Jateng dan Batara Kresna perlu diarahkan pada tiga hal: integrasi tempat, integrasi waktu, dan integrasi informasi.
Stasiun Wonogiri, Sukoharjo, dan Pasar Nguter dapat dikembangkan sebagai simpul perpindahan moda. Penumpang kereta yang tiba harus dapat dengan mudah melanjutkan perjalanan menggunakan bus. Sebaliknya, penumpang bus perlu memiliki akses yang jelas menuju layanan kereta.
Integrasi tidak harus selalu berupa pembangunan infrastruktur besar. Halte yang ditempatkan secara tepat, jalur pejalan kaki yang aman, penunjuk arah yang jelas, ruang tunggu yang layak, serta koneksi antarmoda yang nyaman justru dapat memberikan perubahan nyata.
Hal berikutnya adalah penyelarasan jadwal atau timed transfer. Kereta memiliki jadwal yang pasti. Bus memiliki frekuensi yang lebih fleksibel. Keduanya dapat dipertemukan dengan pengaturan kedatangan bus beberapa menit setelah kereta tiba di simpul transit. Dengan demikian, penumpang tidak merasa bahwa berpindah moda berarti membayar dengan waktu tunggu yang panjang.
Integrasi informasi juga penting. Jadwal, tarif, titik perpindahan, dan informasi gangguan layanan seharusnya mudah diketahui melalui kanal digital maupun informasi fisik di halte dan stasiun. Yang dibangun akhirnya bukan sekadar koneksi bus dan kereta, tetapi pengalaman perjalanan yang utuh.
Dari perspektif lingkungan, integrasi ini juga memiliki manfaat lebih luas. Semakin banyak perjalanan yang beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum, semakin kecil tekanan terhadap jalan, konsumsi bahan bakar, emisi, dan risiko kecelakaan. Transportasi publik dengan demikian menjadi bagian dari strategi pembangunan kawasan yang rendah emisi sekaligus inklusif.
Transportasi publik adalah investasi kawasan
Ada kecenderungan melihat subsidi transportasi sebagai beban anggaran. Cara pandang tersebut perlu diperluas. Ketika seorang buruh dapat pergi dan pulang bekerja dengan ongkos yang terjangkau, sebagian pendapatannya tetap berada di tangan keluarga. Uang tersebut kemudian berputar untuk membeli kebutuhan pangan, membayar sekolah, memenuhi kebutuhan kesehatan, atau berbelanja di pasar lokal. Dengan kata lain, subsidi transportasi dapat kembali menjadi energi ekonomi masyarakat.
Manfaatnya juga tidak berhenti pada rumah tangga. Kawasan industri memperoleh akses tenaga kerja yang lebih mudah. Pusat pendidikan menjadi lebih terjangkau. Destinasi wisata memperoleh konektivitas. Pedagang mendapatkan akses pasar. Pemerintah daerah memperoleh alternatif untuk mengurangi tekanan kemacetan.
Karena itu, integrasi transportasi publik Solo–Sukoharjo–Wonogiri sebaiknya ditempatkan sebagai bagian dari kebijakan pembangunan kawasan, bukan sekadar urusan operator bus atau kereta.
Pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta pemerintah kabupaten/kota perlu duduk bersama untuk menyusun peta jalan integrasi yang jelas. Data penumpang, pola perjalanan, lokasi permukiman, kawasan industri, pusat pendidikan, pasar, dan destinasi wisata harus menjadi dasar pengembangan layanan.
Tujuannya sederhana: membuat masyarakat dapat bergerak lebih murah, lebih aman, lebih cepat, dan lebih nyaman.
Pada akhirnya, keberhasilan transportasi publik tidak semata-mata diukur dari jumlah armada atau panjang trayek. Ukuran yang lebih penting adalah apakah seorang pekerja berpendapatan UMK dapat sampai ke tempat kerja tanpa menghabiskan sebagian besar penghasilannya untuk perjalanan; apakah seorang pelajar dapat pergi dan pulang dengan aman; dan apakah warga di wilayah penyangga memperoleh kesempatan ekonomi yang setara dengan warga di pusat kota.
Hampir 1,9 juta perjalanan pada 2025 telah memberikan sinyal yang jelas: masyarakat membutuhkan transportasi publik.Kini tantangannya bukan sekadar menambah perjalanan, tetapi menghubungkan layanan yang sudah ada menjadi satu sistem mobilitas kawasan.
Sebab, ketika transportasi publik mampu menjaga biaya perjalanan tetap terjangkau, yang sesungguhnya kita lindungi bukan hanya perjalanan manusia. Kita sedang menjaga daya beli keluarga, membuka akses ekonomi, mengurangi tekanan lingkungan, dan memastikan pertumbuhan kawasan tidak meninggalkan mereka yang paling bergantung pada transportasi publik. (*)
There is no ads to display, Please add some